Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Capres Demokrat Juga Bisa Dianggap "Boneka" SBY

Kompas.com - 29/03/2014, 13:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana, mengatakan bukan hanya PDI Perjuangan yang akan dianggap memiliki bakal calon presiden "boneka". Ia mengatakan, Partai Demokrat juga akan mendapatkan penilaian serupa.

Tjipta menjelaskan, bakal capres PDI-P dan Demokrat akan dianggap "boneka" karena memiliki kesamaan tidak mengusung ketua umumnya sebagai bakal capres. PDI-P telah menunjuk Joko Widodo sebagai bakal capresnya, dan bakal capres Demokrat diambil dari pemenang konvensi.

"Dua partai ini yang disoroti karena ketumnya (ketua umum) enggak nyapres," kata Tjipta, di Jakarta, Sabtu (29/3/2014).

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) itu melanjutkan, penilaian bahwa bakal capres Demokrat hanya menjadi "boneka" SBY juga muncul karena tak konsistennya pelaksanaan Konvensi Capres Demokrat. Pemenang konvensi yang awalnya akan ditentukan berdasarkan survei tiga lembaga, kini ada kemungkinan keputusan finalnya ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat apabila survei yang dilakukan tiga lembaga itu menunjukkan hasil berbeda.

Selain menjabat Presiden RI, SBY kini juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Pemimpin Demokrat enggak konsisten. Katanya pemenang konvensi ditentukan berdasarkan survei, tapi sekarang akan dikembalikan lagi ke Majelis Tinggi. Nah, ini akan memunculkan anggapan capres Demokrat hanya 'boneka'," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com