Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Bantah Habibie soal Tank Leopard

Kompas.com - 28/03/2014, 08:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo angkat bicara, membantah kritik Presiden ketiga RI BJ Habibie soal pembelian tank Leopard oleh bekas kesatuannya itu. Dia berpendapat penilaian Habibie tak tepat.

"Kalau Pak Habibie bilang tank Leopard keberatan berton-ton dan nggak ada jembatan yang mampu dilalui tank ini, saya tanya semenjak tank itu datang ke Indonesia apa ada jembatan yang ambruk?" ujar Pramono di Jakarta, Jumat (28/3/2014). Sebelumnya, Habibie mengatakan, tank Leopard tak cocok dengan karakteristik Indonesia.

Pembelian 116 tank Leopard bekas dari Jerman terjadi saat Pramono menjabat KSAD. Sejak tank-tank itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, dibawa ke Mako Kopassus di Cijantung, dan kemudian dipamerkan di Kemayoran, Pramono mengaku langsung memeriksa apakah ada jembatan yang ambruk karena dilewati Leopard.

"Tidak ada yang ambruk. Saya pun bertanya, Pak Habibie ini kenapa menghina Kementerian PU Indonesia yang buat jembatan? Jangan selalu membangga-banggakan produk asing," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Selain itu, Pramono pun menepis pandangan Habibie yang menyatakan Indonesia tak membutuhkan Leopard karena tank ini dirancang untuk gurun pasir. Dia mengatakan, negara-negara seperti Brasil, Singapura, Belanda, dan Jerman yang tak punya gurun pasir juga menggunakan Leopard.

Pramono menambahkan, sekarang tak kurang dari 15 negara memiliki Leopard. Menurut dia, keberadaan tank tersebut akan sangat berguna bagi pertahanan Indonesia dalam situasi genting.

Diberitakan sebelumnya, Habibie mengkritik keputusan Kementerian Pertahanan membeli tank Leopard. Menurut dia, tank Leopard tak cocok sebagai alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

"Kita impor tank Leopard itu untuk apa? Itu kan untuk negara padang pasir, bukan negara maritim," papar Habibie saat memberikan pidato penutup dalam seminar Uji Publik Capres 2014: Mencari Pemimpin Muda Berkualitas di The Habibie Center, di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

"Skenario perang berubah. Sekarang pembuat tank itu mencari orang yang mau bayar besi tuanya. Pakai dong otaknya," ujar Habibie. Terlebih lagi, lanjut dia, tank tersebut memiliki berat mencapai 60 ton.

Alat seberat itu, menurut Habibie, tidak akan cocok dioperasikan di Indonesia. "Belum tentu bisa lewat jembatan, tidak kuat nanti jembatannya. Dan, saya dengar akan datang langsung 120 (buah), mau taruh di mana?" ujarnya.

Habibie meyakini Kementerian Pertahanan sudah mengetahui kondisi- kondisi teknis itu. Namun, menurut dia, Kemenhan sepertinya lebih mementingkan unsur ekonomi dibandingkan unsur teknis dari pembelian tank itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com