Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Merajut Harapan

Kompas.com - 27/03/2014, 13:18 WIB


KOMPAS - MEREKRUT aktivis sebagai calon anggota legislatif merupakan salah satu ”kelebihan” Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kesamaan visi, komitmen, dan pengalaman berhadapan dengan kekuasaan menjadi pendorong sekaligus perekat kedua belah pihak.

Daftar calon anggota legislatif PDI-P pada Pemilu 2014 menunjukkan, 70,5 persen berlatar belakang sebagai aktivis sejumlah organisasi, mulai dari organisasi mahasiswa, pemuda, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ormas, ataupun organisasi profesi dan perempuan.

Proporsi terbesar adalah mereka yang pernah bergelut di LSM (26,3 persen) dan organisasi kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, serta Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yaitu (18,9 persen).

Komposisi latar belakang caleg PDI-P itu berbeda dengan partai lainnya. Partai Golkar, misalnya. Proporsi terbesar caleg Golkar berlatar aktivis organisasi pemuda, seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Panca Marga, serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) (32,9 persen) menyusul kemudian organisasi profesi (21,6 persen). Mereka yang berlatar belakang organisasi mahasiswa hanya 5,2 persen, sementara LSM 6,3 persen.

Perbedaan komposisi itu menyiratkan perbedaan ”karakter” aktivisme yang pernah dijalani caleg setiap partai.

Jejak aktivis

Jejak aktivis di PDI-P telah muncul ketika terjadi kisruh di partai banteng, akhir 1990-an. Kisruh terjadi karena rezim Soeharto berusaha menghalangi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Perlawanan para kader dan simpatisan PDI pro Mega didukung banyak aktivis pro demokrasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun pegiat LSM.

Hal ini yang membuahkan kesamaan visi dan gerak antara partai dan para aktivis. Sejumlah mantan aktivis mahasiswa, seperti Pramono Anung, Heri Akhmadi, dan Trimedya Panjaitan, pun berhasil menjadi anggota legislatif 1999-2004. Beberapa di antaranya juga menjadi anggota legislatif 2004-2009 dan 2009-2014. Salah satunya, Budiman Sudjatmiko, Ketua Partai Rakyat Demokratik.

Perempuan meningkat

Proporsi caleg perempuan partai ini juga terus meningkat sejak 2004, yaitu 27,1 persen menjadi 35,2 persen pada 2009 dan 2014. Ada beberapa nama aktivis perempuan yang kiprahnya relatif menonjol.

Rieke Diah Pitaloka, misalnya. Sebelum masuk parlemen, ia aktif dalam gerakan aliansi anti-militerisme. Selama menjadi anggota DPR 2009-2014, Rieke tak putus memperjuangkan kepentingan buruh migran.

Nama lainnya Eva Kusuma Sundari yang dikenal cukup vokal mengartikulasikan kepentingan perempuan. Sebelum ke Senayan, ia aktif di Koalisi Perempuan Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kini, daftar itu semakin panjang. Bahkan, PDI-P menyatakan merekrut para aktivis, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sejumlah nama baru muncul seperti I Gusti Agung Putri, aktivis hak asasi manusia; Sofyan Tan, aktivis pendidikan; La Ode Ota, aktivis lingkungan hidup; serta Intim Solachma, Nuraini Hilir, dan Tunggal Prawesti, pembela hak-hak perempuan.

Bagi PDI-P, para aktivis merupakan anak-anak muda yang berprestasi sekaligus memiliki komitmen kuat kepada wong cilik yang menjadi perhatian utama partai. (BI Purwantari/Litbang Kompas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com