Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Kampanye Bentrok dengan Partai Lain, PDI-P Pakai Cara "Blusukan"

Kompas.com - 21/03/2014, 13:37 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terpaksa kehilangan jatah menggelar kampanye rapat umum terbuka. Hal itu karena ada benturan jadwal kampanye dengan partai lain di daerah.

"Pada Minggu (16/3/2014), kami memutuskan untuk tidak rapat umum di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua. Kemarin (Kamis, 20/3/2014) pun kami gagal kampanye di Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur," ujar Liaison Officer PDI-P Sudyatmiko Aribowo di sela-sela rehat rapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan PDI-P di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014).

Ia mengatakan, pembatalan gelaran kampanye itu berpengaruh pada turunnya popularitas PDI-P. Meski demikian, ia berharap hal itu tidak memengaruhi keterpilihan partainya.

Sudyatmiko mengatakan, partai berlambang banteng itu batal berkampanye karena ternyata di tempat yang sama ada partai lain yang berkampanye. Menurut dia, di beberapa daerah bahkan ada partai yang seharusnya belum terjadwal kampanye, tetapi tetap berkampanye. Ia mengatakan, seharusnya ada empat partai yang berkampanye di sebuah provinsi dalam satu hari. Namun, selain empat yang mendapat jatah hari itu, ada tiga partai lain yang juga berkampanye.

Untuk mengganti hilangnya jatah kampanye rapat umum terbuka, PDI-P memutuskan mengganti metode kampanye dengan tatap muka dan dialogis. "Beberapa juga melakukan blusukan," katanya.

Untuk membahas ketidakcocokan jadwal kampanye di daerah itu, KPU menggelar rapat dengan Bawaslu dan PDI-P. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU hanya memberi edaran kepada KPU di daerah soal penetapan zona dan jadwal kampanye terbuka. Soal lokasi, kata dia, menjadi tanggung jawab KPU provinsi.

"Kalau kami juga menetapkan zonasinya, KPU provinsi tidak bekerja. Mungkin, zona daerah pemilihan itu yang ditafsirkannya macem-macem (oleh parpol dan KPU daerah)," katanya sebelum rapat dimulai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com