Kabareskrim Bantah Supervisi Kasus Alkes karena Perkara Siti Fadila Mandek

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri telah menyerahkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa tahun 2005 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari, terjerat dalam kasus itu.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius menerangkan, supervisi oleh KPK itu karena berkaitan dengan kasus yang pernah ditangani KPK.

"Jadi yang diambil cuma satu saja atas nama Ibu Siti. KPK supervisi karena ada kaitannya dengan kasus yang sudah diproses di sana (KPK)," terang Suhardi di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Suhardi membantah jika supervisi itu disebut lantaran berkas perkara Siti Fadilah tak kunjung rampung ketika ditangani Bareskrim Polri. Siti telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri sejak Maret 2012. Selain itu, lanjut Suhardi, Bareskrim masih menangani kasus tersebut, tetapi untuk tersangka lain, yaitu inisial T.

"Tapi kalau untuk lainnya Bareskrim menangani. Bahkan mungkin bisa berkembang lagi," katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, Polri tidak melimpahkan kasus itu kepada KPK. "Kita bukan melimpahkan. Diambil alih, jadi kita serahkan," kata Sutarman.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya belum menetapkan Siti sebagai tersangka karena surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Siti belum diterbitkan KPK. Sebelum pengambilalihan kasus ini, katanya, KPK telah berkoordinasi dengan Kepolisian.

Dalam menangani kasus ini nantinya, menurut Johan, KPK tidak memerlukan izin Presiden untuk memeriksa Siti yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Johan juga mengatakan, kasus dugaan korupsi buffer stock ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan empat proyek pengadaan di Departemen Kesehatan pada 2006 hingga 2007.

Dalam kasus proyek Depkes 2006-2007 ini, mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar, divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Siti pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Ratna tersebut. Ratna pun mengaku hanya menjalankan perintah Siti dalam pengadaan proyek alkes tersebut. Terkait kasus Ratna ini, Johan mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pengembangan.

"Kan KPK sedang kembangkan kasus RDU (Ratna Dewi Umar) di mana salah satu saksinya adalah Siti Fadilah Supari," kata Johan.