Jaksa KPK Bantah Ada Campur Tangan Politik di Kasus Century

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bahwa kasus dugaan korupsi Bank Century dengan tersangka Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya bermuatan politis. Menurut jaksa, dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik murni kasus hukum.

"Sangatlah tidak benar ada campur tangan politik pada KPK," ujar jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan tanggapan atas eksepsi Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Pulung menjelaskan, KPK telah melakukan penyelidikkan hingga penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Budi. Salah satu barang bukti itu didapat dari hasil penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI) pada 25-26 Juli 2013 lalu.

"Penasehat hukum juga menyimpulkan tidak benar perihal alat bukti Budi Mulya. Tim penyidik KPK telah melakukan penyidikan dengan cara benar," kata Jaksa.

Sebelumnya, tim penasehat hukum Budi dalam eksepsi atau nota keberatan, menduga ada campur tangan politik dalam kasus dugaan korupsi Bank Century. Sebab, dalam penyelidikan pada tahun 2011, KPK telah menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Budi juga menilai kasus Bank Century merupakan suatu kebijakan BI.

Dalam kasus ini, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ia juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar.

Budi juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.