Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya: Politik Jangan Dibikin Mata Pencaharian Lagi

Kompas.com - 19/03/2014, 17:04 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, menilai selama ini banyak orang yang menggeluti dunia politik hanya sebagai mata pencaharian. Akibatnya, banyak yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa Indonesia.

"Politik, kan menjadi mata pencaharian, ya. Itu enggak benar. Politik untuk mengabdi dong. Orang masuk (politik) mendapat gaji sah-sah saja, enggak ada masalah. Tapi bangsa dan negara ini, kan perlu bertahan lama," kata Syafii seusai menghadiri diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Menurut Syafii, banyak permasalahan di Indonesia yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Pria yang akrab disapa Buya ini menilai pemerintah kurang memperhatikan daerah timur dan juga daerah perbatasan.

"Jadi umpanya mereka pindah warga negara, bergeser, ya itu masuk akal karena mereka-mereka tidak diperhatikan, kok. Selama ini kan pembangunan Indonesia bagian barat. Yang bagian Timur? Di sana cari uang Rp 10 ribu saja susah," paparnya.

Untuk itu, menurut Buya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersifat negarawan dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Selain itu, Buya berharap pemimpin 2014 mendatang dapat membela martabat bangsa, dan kembali menaikkan harga diri bangsa Indonesia. Menurutnya, pemimpin adalah pihak yang paling menentukan dalam perjalanan suatu negara.

"Mereka harus negarawan. Jadi politik itu jangan dibikin mata pencaharian lagi. Yang muncul sekarang jadi politisi ini, belajarlah jadi negarawan," ujarnya.

Buya pun mengajak semua pihak, khususnya generasi muda untuk mengawal jalannya demokrasi. Menurutnya, akan sangat berbahaya jika generasi muda bersikap apatis terhadap Pemilu 2014. "Apa kita rela negeri ini hancur? Kan, tidak. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki demokrasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com