Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Kenapa Takut Pencapresan Jokowi?

Kompas.com - 14/03/2014, 17:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyambut baik pendeklarasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hatta menyatakan partainya tak khawatir atau pun takut atas pendeklarasian itu.

"Nggaklah, kenapa takut, kita sambut baik. Kita dukung siapa pun yang dicapreskan, kita dukung," ujar Hatta seusai melakukan rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui video conference di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Hatta mengaku sudah melihat kabar pendeklarasian Jokowi melalui media online. Menurutnya, semakin banyak kandidat calon presiden yang mendeklarasikan diri akan semakin baik. Hatta yang digadang-gadang sebagai bakal capres dari PAN ini pun yakin partainya akan tetap bisa bersaing meski Jokowi telah ditetapkan sebagai capres dari PDI-P.

Salah satu strategi yang digunakan PAN, katanya, adalah dengan mengkampanyekan 8 Aksi Nyata melalui juru kampanye yang sudah ditunjuk PAN. Terkait dengan kemungkinan PAN akan berkoalisi dengan PDI-P, Hatta mengaku komunikasi kedua partai sangat baik. Namun, Hatta menegaskan bahwa PAN baru akan menentukan sikap terkait pemilihan Presiden setelah pelaksanaan pemilihan legislatif.

Sebelumnya, Jokowi resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran PDI-P untuk mendukung Jokowi maju pada Pilpres 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com