Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Hakim Selingkuh, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 10/03/2014, 11:28 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Hampir setiap tahun majelis kehormatan hakim (MKH) yang dibentuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memberi sanksi bagi hakim yang berselingkuh. Banyaknya hakim yang berselingkuh dinilai karena moral dan kepribadian yang bermasalah.

"Ini masalah moral, dasar moral personal. Artinya ada masalah personal hakim yang tidak terseleksi dengan baik. Ini menjadi catatan, mengapa orang-orang yang basis integritasnya sangat rendah begitu bisa jadi hakim," ujar Ketua KY Suparman Marzuki seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dengan sejumlah lembaga negara dan beberapa perguruan tinggi, Senin (10/3/2014), di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Suparman mengatakan, sejak bekerja tahun 2005, hampir selalu ada kasus hakim selingkuh yang dilaporkan dan dibawa ke MKH. Persoalan hakim selingkuh, menurutnya, tidak berhubungan dengan jarak yang jauh antara suami atau istri dan keluarganya.

"Tidak bisa dijadikan argumen bahwa pisah dengan istri dan keluarga lalu hal seperti itu dimaklumi. Karena yang terpisah dengan istri itu hampir semua hakim, tapi mereka tidak melakukan itu (perselingkuhan). Ini personalitas orang," kata Suparman.

Ia mempertanyakan bagaimana hakim yang bermoral rendah dapat lolos seleksi. Karena itu, kata dia, proses seleksi hakim harus dievaluasi. Menurutnya, seleksi hakim tidak cukup hanya memeriksa administrasi.

"Seleksi tidak hanya prosedur administrasi, tapi juga kualitas sumber dayanya harus diseleksi betul, di-tracking betul. Proses seleksi harus transparan, terbuka," kata Suparman.

Sebelumnya, MKH memecat dua pasang hakim selingkuh. Mereka adalah Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, Elsadela dan pasangan selingkuhnya Hakim Pengadilan Agama Tebo Mastuhi. Pasangan kedua adalah Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin Jumanto dan Hakim PTUN Surabaya Puji Rahayu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com