Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inisiator Timwas Century Ingin Gali Kasus Century Lewat Anas

Kompas.com - 03/03/2014, 20:30 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Salah satu inisiator Tim Pengawas (Timwas) Bank Century Akbar Faisal ingin menggali informasi seputar kasus bail out Bank Century melalui mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Akbar ingin mengkonfirmasi langsung pernyataan Anas melalui kuasa hukumnya, Handika Honggowongso, bahwa ada arahan agar kasus Century tidak mengarah pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ada beberapa poin yang menurut saya ada missing link-nya, termasuk pengakuan Mas Anas yang mengatakan sebagai Ketua Fraksi waktu itu, dia diminta agar Century tidak berefek kepada pemerintah maupun kepada pribadinya yang mulia Bapak Presiden. Saya ingin tahu sebenarnya,” kata Akbar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/3/2014).

Namun, hari ini Akbar gagal menemui Anas karena belum mendapat izin besuk oleh KPK. Akbar juga menduga ada pihak yang menyembunyikan informasi kasus Century kepada Panwas. Ia pun mengatakan akan menghadiri sidang perdana kasus Century dengan tersangka Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya yang dijadwalkan pada 6 Maret 2014.
 
“Saya akan hadir (sidang). Kita lihat nanti. Seperti yang saya katakan tadi, saya ke sini untuk melihat dan mendengarkan informasi dari Mas Anas karena terputusnya beberapa informasi. Saya ingin menyambung itu. Dengan itu pula saya ingin melihat proses persidangan Budi Mulya. Apakah seperti yang seharusnya atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, Anas melalui Handika mengaku pernah diminta mencegah agar Panitia Khusus Bank Century di DPR saat itu tidak mengarah ke SBY, baik secara hukum maupun politik.

Menurut Handika, kliennya pernah diminta melobi fraksi partai lain untuk mengamankan Presiden SBY. Ia juga diminta membangun opini di media massa bahwa Presiden SBY tidak terlibat. Terkait tugas tersebut, kata Handika, Anas diminta berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta pihak terkait lainnya.

Handika juga mengatakan bahwa informasi tersebut sudah disampaikan Anas kepada tim penyidik KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com