Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Bulan, Ada 795 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Kompas.com - 02/03/2014, 19:20 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemantau Pemilu melalui aplikasi MataMassa menerima 795 laporan dugaan pelanggaran Pemilu dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu Desember 2013-Februari 2014.

Sebanyak 730 laporan dari masyarakat di kawasan Jabodetabek itu telah dilakukan verifikasi. "Ada 795 dugaan laporan pelanggaran pemilu yang terjaring mata massa. Sebanyak 730 sudah diverifikasi, 65 laporan belum," ujar salah satu aktivis pemantau pemilu dari Perludem, Veri Junaidi dalam diskusi bertajuk "Inisiatif Pengawasan Pemilu 2014" di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Veri mengatakan, laporan tersebut didominasi oleh dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan partai politik peserta Pemilu. Di antaranya pemasangan baliho atau spanduk-spanduk kampanye.

"Paling banyak dugaan pelanggaran administratif seperti alat peraga, misalnya pemasangan baliho dan spanduk," katanya.

Menurut Veri, sebanyak 300 laporan yang sudah diverifikasi tersebut telah dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilu. Ia berharap laporan tersebut bisa ditindaklanjuti.

"Sebulan yang lalu kami menyerahkan 300 lebih pelanggaran ke Bawaslu. Setiap laporan pelanggaran nanti kita laporkan," katanya.

Veri pun mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk berpatisipasi melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Salah satunya, bisa melapor melalui www.matamassa.org. Menurut Veri, langkah ini untuk mendukung pesta demokrasi yang berlangsung adil.

"Kita ingin mendorong proses pemilu yang adil dan menghasilkan anggota legislatif yang terbaik kita harap," katanya.

Wendi dari MataMassa menambahkan, ada dua kategori utama pelaporan yaitu dugaan pelanggaran pidana dan administratif pada Pemilu 2014. Masyarakat pun diminta untuk tidak takut melapor karena semua identitas pelapor akan dirahasiakan.

"Semua pelapor dirahasiakan identitasnya. Hanya diketahui oleh sembilan orang tim verifikator yang terdiri dari beberapa elemen, yang tugasnya melindungi pelapor. Nomor telepon dan nama tidak dibuka, hanya dibuka lokasi dan jenis pelaporan saja," terangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com