Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MA: 2013, Perkara yang Diputus Capai Jumlah Tertinggi dalam Sejarah

Kompas.com - 26/02/2014, 15:46 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan, pada tahun 2013, lembaganya mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dalam hal memutus perkara. Sepanjang tahun 2013, kata Hatta, MA telah memutus 16.034 perkara atau naik 45,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 10.995 perkara.

"Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terbanyak, bahkan tertinggi dalam catatan sejarah Mahkamah Agung," kata Hatta dalam penyampaian tunggal laporan tahunan MA, di Kantor Sekretariat MA, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2013, jumlah sisa perkara yang belum putus yang ditangani MA menunjukkan angka paling rendah dalam satu dekade terakhir. Hatta menyebutkan, pada akhir tahun 2013, MA memiliki 6.415 perkara atau turun 36,56 persen dari sisa pada tahun 2012, yaitu 10.112 perkara.

Dia mengatakan, capaian ini juga ditandai dengan meningkatnya rasio produktivitas dalam memutus, dan rasio penyelesaian perkara yang menjadi tolok ukur kinerja pengadilan. Menurut Hatta, kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan.

"Produktivitas dalam memutus (menunjukkan) peningkatan menjadi 71,42 persen. Untuk tingkat penyelesaian perkara, tahun ini, Mahkamah Agung mencapai rasio pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju sebesar 100,19 persen atau lebih baik dari tahun 2012," kata dia.

Dia juga mengatakan, kerja keras aparatur peradilan pun diapresiasi oleh lembaga eksternal. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK menempatkan MA pada peringkat pertama sektor instansi nasional vertikal dengan nilai 7,05.

Selain KPK, kinerja MA dalam hal pengelolaan anggaran juga mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, Hatta mengatakan, MA mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

"Ini menjadi salah satu indikator dari terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com