Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Ancam Coret Parpol Telat Lapor Dana Kampanye

Kompas.com - 25/02/2014, 20:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam akan mencoret partai politik (parpol) yang tidak melaporkan saldo awal dana kampanye dan pembukuan rekening khusus dana kampanye hingga Minggu (2/3/2014) mendatang sebagai Peserta Pemilu 2014

"Kami tunggu laporannya sampai 2 Maret jam 6 sore. Kalau terlambat kena sanksi, yaitu batal sebagai peserta pemilu. Itu untuk laporan awal dana kampanye," ujar Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2014).

Dia menuturkan, yang terpenting, parpol menyampaikan laporannya terlebih dulu. Dikatakannya, pihaknya memaklumi jika laporan tersebut tidak lengkap. "Kalau tidak lengkap itu nanti urusan auditor," kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya siap menambah jam kerja untuk menerima laporan parpol. Namun, ia meminta agar peserta pemilu dapat lebih awal untuk menyerahkan laporannya. "Yang penting dilaporkan dulu. Kalau belum lengkap, masih ada waktu perbaikan setelah 2 Maret," kata Nur.

Dia menuturkan, adapun soal laporan calon anggota legislatif (caleg) DPD diserahkan kepada KPU provinsi setempat, di mana caleg DPD mendaftar. Menurutnya, hingga saat ini, 85 persen caleg DPD sudah melaporkan dana kampanye.

Menurut peraih gelar Master Hukum Universitas Leiden ini, KPU hanya menilai kelengkapan dokumen dan berkas dalam laporan tersebut agar sesuai persyaratan. Usai 2 Maret, peserta Pemilu masih diberi kesempatan lima hari untuk memperbaiki laporannya jika masih dinilai kurang.

"Tapi itu bukan revisi laporan keuangannya, melainkan melengkapi dokumen-dokumennya," katanya.

Dia mengatakan, audit laporan akan dilakukan kantor akuntan publik independen. Namun audit tersebut baru akan dilakukan setelah laporan akhir dana kampanye diterima oleh KPU pada 23 April nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com