Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PDB: Jokowi-JK Lebih Unggul daripada Megawati-Jokowi

Kompas.com - 21/02/2014, 20:37 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, M Jusuf Kalla atau JK, memperoleh suara terbanyak jika dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2014 berdasarkan hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB). Duet Jokowi-JK lebih diinginkan masyarakat dibanding jika Jokowi mendampingi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

“Seperti survei PDB sebelumnya dengan elektabilitas paling tinggi adalah Jokowi dan Jusuf Kalla,” kata peneliti PDB Agus Herta saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 7-10 Februari 2014 itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 22,3 persen, sedangkan Megawati-Jokowi memperoleh 8,1 persen atau berada pada urutan ketiga. Urutan keduanya yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (10,2 persen). 

Elektabilitas duet Jokowi-JK pun mengalami peningkatan dibanding survei pada bulan Januari 2014, yakni hanya 17,4 persen.

Selain itu, survei juga memunculkan duet Jokowi-Hatta Rajasa (6,8 persen), Dahlan Iskan-Chairul Tanjung (5,7 persen), Jokowi-Puan Maharani (4,9 persen), dan Aburizal Bakrie-Mahfud MD (2,8 persen).

“Survei ini memasukkan pasangan tambahan alternatif, yaitu Jokowi dan Puan, tetapi elektabilitasnya rendah,” lanjut Agus.

Adapun yang menjawab tokoh lainnya sebanyak 14,5 persen dan menjawab tidak tahu sebanyak 24,8 persen.

Survei dilakukan dengan teknik wawancara. Sebanyak 1.200 responden pengguna telepon di 15 kota besar di Indonesia dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial dari PT Telkom.

Margin of error yaitu 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tidak mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi menggambarkan masyarakat perkotaan yang memiliki telepon residensial. Pihak PDB mengatakan survei ini menggunakan dana internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com