Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PDB: Rhoma Irama "Ancam" Posisi Jokowi dan Mega

Kompas.com - 21/02/2014, 17:33 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) pada 7-10 Februari 2014 menunjukkan popularitas "raja dangdut" Rhoma Irama sebagai calon presiden (capres) berada di posisi ketiga (97,5 persen). Perolehan suara Rhoma tak jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi (98,2 persen) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (98 persen).

"Popularitas capres per Februari 2014 di urutan pertama yaitu Jokowi, disusul Megawati, dan Rhoma Irama," ujar peneliti PDB Agus Herta saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Di urutan berikutnya yaitu Jusuf Kalla (97,5 persen), Prabowo Subianto (96,7 persen), Wiranto (96 persen), Abu Rizal Bakrie (95,7 persen), Hatta Rajasa (94 persen), Dahlan Iskan (81,4 persen), Hidayat Nur Wahid (80,2 persen), Mahfud MD (79,8 persen), dan Chairul Tanjung (72,1 persen). Tak hanya itu, nama-nama peserta konvensi capres Partai Demokrat juga masuk dalam survei. Mereka adalah Marzuki Alie (71,6 persen), Gita Wirjawan (66,5 persen), Pramono Edhie Wibowo (54,9 persen), dan Anies Baswedan (53,4 persen).

Meski demikian, pendiri PDB Peter F Gontha mengatakan, tingkat popularitas tinggi tidak memengaruhi keterpilihan atau elektabilitas tokoh tersebut sebagai capres.

"Tingkat popularitas hanya menunjukkan bahwa capres atau cawapres dikenal atau tidak dikenal oleh pemilih," kata Peter.

Dari sisi elektabilitas sebagai capres, Rhoma kalah jauh dengan Jokowi dan Megawati. Jokowi (31,8 persen) berada di urutan pertama dan Megawati berada di posisi keenam (2,8 persen), sedangkan Rhoma di posisi sebelas (0,8 persen).

Survei dilakukan dengan teknik wawancara. Sebanyak 1.200 responden pengguna telepon di 15 kota besar di Indonesia dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial dari PT Telkom. Margin of error yaitu 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tidak mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi menggambarkan masyarakat perkotaan yang memiliki telepon residensial. Pihak PDB mengatakan survei ini menggunakan dana internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com