Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil: Ada Skenario Menjadikan Saya Orang Jahat sejak di DPR

Kompas.com - 21/02/2014, 08:45 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar membantah melakukan pencucian uang sejak masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Justru, Akil mengatakan, sejak dia jadi anggota DPR, sudah ada skenario yang memberinya peran sebagai orang jahat.

"Apanya yang dicuci. Ini skenarionya, saya diskenariokan jadi penjahat sejak jadi anggota DPR sampai jadi hakim konstitusi," kata Akil seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/2/2014). Namun, dia menolak menyebutkan identitas pembuat skenario.

Seperti diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK mendakwa Akil dengan dugaan pencucian uang. Delik pencucian uang menjadi poin kelima dan keenam dari enam dakwaan yang dikenakan kepada Akil.

Dalam kedua poin itu, Akil didakwa melakukan pencucian uang pada kurun 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013, saat dia menjabat sebagai hakim konstitusi. Diduga dia melakukan pencucian uang senilai Rp 161,08 miliar.

Lalu, Akil juga dikenakan dakwaan pencucian uang untuk rentang waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Pada periode tersebut, Akil adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Nilai pencucian uang pada periode ini diperkirakan mencapai Rp 20 miliar. "Mana mungkin dari 1999 sampai 2013 semuanya hasil korupsi?" imbuh Akil.

Menurut jaksa, pengeluaran maupun harta kekayaan yang dimiliki Akil dinilai tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota DPR pada periode 2002-2004, 2004-2008, maupun saat menjabat sebagai hakim konstitusi.

Akil mengatakan, dia akan membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan hasil korupsi. "Makanya, nanti kita liatlah, nanti kita buktikan. Saya kan punya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sejak 1999 sampai 2013," ujarnya.

Selain didakwa melakukan pencucian uang, Akil juga disangka menerima hadiah atau janji terkait penanganan sengketa hasil pemilu kepala daerah. Hadiah atau janji itu diduga terkait 15 pemilu kepala daerah yang berbeda.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com