Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Alat Sadap di Rumah Jokowi, PDI-P Merasa Tak Perlu Upaya Hukum

Kompas.com - 20/02/2014, 15:43 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengaku tidak akan melakukan upaya hukum terkait penemuan alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. PDI-P mengaku akan mengingatkan sejumlah elitenya untuk lebih waspada sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Tidak ada proses hukum. Kami lebih waspada saja," kata politisi senior PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Tubagus mengatakan, peningkatan kewaspadaan itu akan dilakukan dengan melakukan pengetatan keamanan dan penjagaan. Meski demikian, dia mengatakan pihaknya cukup kesulitan mendeteksi alat sadap itu. Saat ditanya pendapatnya soal sistem pengamanan yang lemah di rumah dinas Gubernur, Tubagus juga enggan menjawabnya.

"Silahkan tanya yang bersangkutan (bagian keamanan)," imbuhnya.

Ia juga enggan mengungkapkan siapa yang memasang alat sadap itu. Saat dikonfirmasi, apakah yang memasang rival politik Jokowi terkait wacana pencalonan presiden 2014 atau rival politiknya sebagai gubernur, ia menolak berkomentar.

"(Yang memasang) orang. Selebihnya no comment," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI tersebut mengatakan alat sadap tersebut sebenarnya ditemukan sekitar 2-3 bulan yang lalu dan kini sudah dibersihkan. Saat ditanya, mengapa isu penemuan alat sadap tersebut baru dilempar ke publik, ia tidak menjawabnya secara lugas.

"Ya terserah saya dong," cetus pria kelahiran Majalengka, Jawa Barat, itu.

Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI. Menurut Tjahjo, hal ini merupakan indikasi kuat adanya teror yang mengarah pada partainya dari pihak eksternal.

"Di rumah Jokowi kita operasi ada tiga alat penyadap, di tempat tidur, di ruang tamu, dan di tempat makan. Seakan-akan ada semacam teror," kata Tjahjo.

Selain di rumah dinas Jokowi, kata Tjahjo, operasi intelijen oleh pihak tertentu juga menyasar kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia menyebutkan, sampai saat ini Megawati hampir selalu diikuti oleh tim intelijen yang belum diketahui jelas asal-usulnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi 'Online'

Komisi III Desak PPATK Tak Hanya Umumkan Temuan Judi "Online"

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

[POPULER NASIONAL] KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 | Eks Pejabat Basarnas Beli Ikan Hias Pakai Uang Korupsi

Nasional
Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com