Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kata Risma, Ada Pihak Luar yang Memaksakan Proyek Tol

Kompas.com - 19/02/2014, 12:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu untuk menyikapi isu mundurnya Risma. Di dalam pertemuan itu, Tjahjo menuturkan, Risma lebih banyak berbicara soal persoalan Surabaya, salah satunya terkait pembangunan proyek tol tengah kota.

"Kami mendukung semua sikap Bu Risma, termasuk soal tol tengah. Hanya saja, apa iya Pemkot Surabaya punya PP soal tol tengah. Bu Risma sampaikan, dia sebutkan ada yang memaksa agar proyek itu diloloskan, dari luar partai bukan dari PDI-P," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2/2014).

Tjahjo mengaku Risma menyebut oknum yang memaksakan proyek tol tengah itu. Namun, Tjahjo tak mau mengungkap identitas itu. Setelah mendengarkan penjelasan Risma, Tjahjo menanyakan kembali niatan Risma untuk mundur.

"Saya klarifikasi, apa Bu Risma mau mundur? Tertawa dia," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengakui bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah menghadapi tekanan terkait jabatan yang diembannya. Namun, Hasto memastikan, tekanan itu bukan berasal dari internal partai.

Berdasarkan keterangan Risma, sebut Hasto, tekanan yang datang dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait rencana pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya.

"Jadi wali kota itu tidak mudah karena ada tekanan gubernur. Contohnya, saat pembangunan jalan tol tengah. Maksudnya tekanan di sini, lebih pada kepentingan bisnis," ujar Hasto, saat dihubungi Kamis (13/2/2014).

PDI-P, lanjut Hasto, akan mendukung kebijakan yang diambil Risma sepanjang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Terkait rencana pembangunan jalan tol, Risma menolaknya. Ia lebih condong membenahi transportasi publik untuk mengatasi kemacetan di Surabaya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo mengakui adanya perbedaan pandangan antara Risma dan Soekarwo terkait pembangunan jalan tol tengah.

"Ini memang belum final dan pasti ada pendapat macam-macam. Menurut orang punya, dianggap perlu. Tapi bagi saya dan orang lainnya, tidak perlu. Ini biasa dalam argumentasi," kata Sirmadji.

Oleh karena itu, Sirmadji meminta Risma menghadapi perbedaan pandangan ini dengan sabar. "Apa pun ringan, pasti nanti akan ada keputusan bersama," kata Sirmadji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com