Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Pembacaan Vonis Kasus DPID, Politisi Golkar Janji Ungkap Mafia Anggaran di DPR

Kompas.com - 19/02/2014, 05:22 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Haris Andi Suharman mendapat vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara, Selasa (18/2/2014), dalam kasus daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011. Setelah divonis, Haris berniat melaporkan para mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Baik yang secara langsung saya lihat, maupun yang tidak langsung, mafia-mafia anggaran akan saya laporkan secara resmi. Biar tidak menjadi fitnah," ujar Haris seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa.

Haris mengatakan, sudah ada beberapa nama yang disampaikan pada KPK. Namun, ia belum mau mengungkapkannya pada publik. Haris yang masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini juga berharap KPK akan menyeret tersangka lain dalam kasus DPID.

"Intinya kalau KPK ingin betul-betul semangat pemberantasan korupsi, ya tidak berhenti di saya. Semua pihak-pihak yang terlibat harus diusut. Saya dijadikan tersangka, kan atas laporan saya," ujar Haris.

Dalam kasus ini, Haris dianggap terbukti memberikan suap Rp 6,25 miliar kepada anggota DPR Wa Ode Nurhayati terkait pengurusan penetapan daerah penerima alokasi DPID tahun 2011.

Seusai hakim menutup sidang, Haris langsung bangkit dari kursi terdakwa lalu bersujud di lantai ruang sidang. Haris yang mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu kets itu menyatakan tetap bersyukur, berapa pun vonis yang dijatuhkan hakim.

Hakim menjelaskan, Haris terbukti memberikan uang kepada Wa Ode selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR saat itu. Uang itu agar Wa Ode mengusahakan wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Minahasa menerima alokasi DPID tahun 2011.

Adapun uang yang diberikan Haris kepada Wa Ode berasal dari mantan Ketua Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong, Fadh El Fouz. Haris dianggap terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer.

Vonis Haris itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Atas vonis tersebut, Haris maupun Jaksa menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com