Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Letusan Gunung Kelud Menghambat Penyelenggaraan Pemilu

Kompas.com - 14/02/2014, 22:15 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Letusan Gunung Kelud mengancam proses penyelenggaraan pemilu yang kini memasuki tahap pengadaaan dan distribusi logistik. Hal ini karena banyak perusahaan yang mencetak surat suara tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga proses produksi terganggu.

"Boleh dikatakan, perusahaan-perusahaan yang dimaksud memproduksi surat suara untuk kurang lebih 25 provinsi dan 52 daerah pemilihan dari total 77 daerah pemilihan DPR-RI," kata komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Nasrullah mengatakan letusan itu mengganggu aktivitas perekonomian, seperti perusahaan, bank, dan sebagainya. Padahal, jadwal produksi dan distribusi logistik ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tanggal 20 Maret 2014.

"Dengan demikian, adanya hambatan dalam proses produksi dan distribusi logistik memunculkan potensi kegagalan penyelenggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014," tuturnya.

Nasrullah mengatakan perusahaan yang mencetak surat suara paling banyak tersebar di wilayah Solo. Setelah berkomunikasi dengan pihak perusahaan, Bawaslu mendapatkan informasi bahwa operasional perusahaan terhenti.

Terkait hal tersebut, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi kemungkinan kerawanan pada pelaksanaan produksi dan logistik pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menginstruksikan kepada seluruh pengawas pemilu untuk tetap mengawasi tahapan logistik.

"Bawaslu juga meminta kepolisian untuk meningkatkan bantuan pengamanan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik ini," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com