Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Risma Tahan Banting Hadapi Tekanan Politik

Kompas.com - 13/02/2014, 08:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pengurus DPP telah bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani, merespons kabar keinginannya untuk mundur. Dalam pertemuan itu, pengurus DPP PDI-P meminta Risma menghadapi tekanan sebagai tempaan menjadi pemimpin yang andal.

"Saya dan Pak Tjahjo (Sekjen PDI-P) sudah bertemu Risma, enggak ada masalah. Yang penting sekarang dibuat hening dulu," ujar Hasto, saat dihubungi pada Kamis (13/2/2014).

Hasto membantah rumor bahwa Risma berniat mundur dari jabatannya. Namun, ia mengakui, Risma tengah menghadapi tekanan. Ia memastikan, tekanan itu bukan berasal dari internal partai.  

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
"Itu tekanan biasa. Kalau politik kan pasti ada tekanan. Namanya masuk ke partai, apalagi jabatan Wali Kota, pasti ada tekanan. Tinggal kuat apa enggak?" kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, apa yang dihadapi Risma saat ini tak terkait dengan tak harmonisnya hubungan dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Tekanan itu, lanjut Hasto, berasal dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait rencana pembangunan jalan tol.

"Risma menghendaki pembangunan angkutan publik. Kami dukung itu. Jadi, namanya wali kota dan gubernur, tekanan sudah pasti ada. Di situlah, seseorang ditempa jadi pimpinan," ungkap Hasto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menegaskan, partainya mendukung penuh pemerintahan yang dijalankan Risma. "Tekanan dari siapa? Ibu Risma didukung PDI Perjuangan sebagai Wali Kota Surabaya," kata Tjahjo.

Seperti diberitakan, Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik, Wisnu Sakti Buana. Risma sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya. Wisnu, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu, menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013 lalu.

Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu. 

Kegamangan Risma

Saat hadir sebagai tamu di program Mata Najwa yang ditayangkan di Metro TV, Rabu (12/2/2014) malam, Najwa Shihab, pemandu acara, mengorek seputar isu pengunduran diri Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Meski tak menjawab lugas, Risma menunjukkan kesan melalui ekspresi wajahnya bahwa ia menghadapi tekanan terkait tanggung jawabnya sebagai Wali Kota. Risma sempat menangis saat bertutur tentang kisah anak-anak yang menjadi pekerja seks komersial di kawasan Dolly, Surabaya. Sambil terisak, Risma tak kuasa menjawab pertanyaan Najwa tentang apa yang terjadi dengan remaja perempuan yang ia jumpai di sana.

"Saya tidak tega," katanya terbata.

Air matanya menetes. Risma kembali tak menjawab secara lugas ketika Najwa kembali melontarkan pertanyaan mengapa Risma punya keinginan mundur sebagai Wali Kota. Ia hanya terdiam. Wajahnya terlihat murung. Ia bahkan tak berani berjanji untuk mengurungkan niatnya mundur.

Baca juga:
Tak Tahan Tekanan, Tri Rismaharini Ingin Mundur dari Wali Kota Surabaya?
Tampil di "Mata Najwa", Bu Risma Jadi "Trending Topic"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com