Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Bencana, Indonesia Harus Moratorium Tambang dan Kebun Kelapa Sawit

Kompas.com - 12/02/2014, 05:45 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesalahan tata kelola lingkungan disebut sebagai penyebab maraknya bencana di Indonesia. Indonesia disebut sudah saatnya menerbitkan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan pembenahan area resapan air.

Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Audit Lingkungan Sedunia Ali Masykur Musa mengatakan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit akan dapat meminimalisasi bencana alam. Saat ini, ujar dia, banyak pemberian izin tambang dan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara serampangan dan akhirnya merusak lingkungan.

Padahal, kata Ali, saat ini sudah terjadi kelebihan pasokan hasil tambang, khususnya batu bara dan kelapa sawit. "Kita harus moratorium izin tambang karena beberapa udah over supply. Untuk batu bara, yang kita butuhkan 80.000 ton. Tapi, sekarang kita sudah memproduksi 450.000 ton," kata Ali dalam diskusi "Indonesia: Peta Bencana dan Antisipasi", di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

"Kelapa sawit begitu juga, over supply. Meski saat ini kita jadi negara produsen sawit terbesar di dunia, tetap saja produksinya jauh melebihi permintaan," lanjutnya. Tambang dan kelapa sawit, kata Ali, merupakan penyebab terjadinya bencana alam yang diakibatkan kesalahan tata kelola lingkungan.

Selain kedua komoditas tersebut, Ali mengatakan kesalahan tata kelola lingkungan juga terjadi dalam rupa penggerusan daerah resapan air. "Tidak bisa jika ada banjir semata-mata hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi. Periode musim hujan akan selalu ada, tapi kemampuan menyerap air yang tidak ada," ujarnya. "Banyak daerah resapan air yang berubah fungsi. Kalau begini terus, maka bencana akan terus terjadi," jelas Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com