Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejaksaan Siapkan Jaksa untuk Tangani Kasus Pelanggaran Pemilu

Kompas.com - 10/02/2014, 15:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan jaksa khusus yang akan menangani kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2014. Diharapkan, para jaksa dapat bekerja lebih optimal dalam menangani sengketa pemilu nanti.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, ada dua hal yang kini tengah disiapkan Kejagung. Selain pelatihan bagi jaksa, pihaknya juga melatih jaksa pengacara negara.

"Berkaitan dengan pemilu, itu akan kita lakukan latihan. Sudah kita lakukan dan sedang berlangsung, yaitu latihan bagi jaksa untuk menghadapi kasus-kasus pemilu dari Pidum (pidana umum)," kata Basrief seusai bertemu dengan kepala kejaksaan negeri dan kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Basrief menjelaskan, pengacara negara disiapkan jika sewaktu-waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerlukan bantuan pembelaan dari pihak yang mengajukan sengketa.

Basrief menambahkan, meski persiapan resmi baru dilaksanakan saat ini, namun sebetulnya sudah sejak lama mereka disiapkan. "Karena proses kesiapan kita sudah lebih dulu, dan itu sebetulnya pengalaman yang lalu tentunya jaksa-jaksa itu kan sudah ada. Yang baru yang belum pernah makanya kita lakukan pelatihan," ujarnya.

Ia mengimbau agar para jaksa bersikap netral saat menyelesaikan sengketa pemilu. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat kerja yang dilakukan dengan pemangku jabatan lain tahun 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com