Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Ingin Indonesia Seperti Perancis yang Legalkan Pernikahan Sejenis

Kompas.com - 09/02/2014, 19:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menyinggung soal demokrasi yang diterapkan negara barat dan di Indonesia.

Suryadharma menilai demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari pondasi agama. Dia tidak menginginkan Indonesia seperti Perancis yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

"Agama harus dijadikan pondasi kekuasaan, agar suara rakyat betul-betul menjadi suara Tuhan. Agar demokrasi bukan sepakat menuju kesesatan, sebagaimana dipertontonkan negara semisal Perancis setahun silam, yang DPR-nya mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Na'udzu billah min dzalik," ujar Suryadharma dalam pidato politik di HUT PPP ke-41 di Bandung, Minggu (9/2/2014).

Dia pun berpendapat pemilu 2014 akan menjadi ajang pembuktian bagi partainya. PPP, sebutnya bisa saja bangkit menjadi bagian dari masa depan atau terpuruk dan menjadi bagian dari masa lalu.

"Pemilu 9 April mendatang menjadi ajang pembuktian apakah PPP adalah partai masa lalu atau masa depan," katanya.

Menteri Agama RI ini pun mengingatkan bahwa sudah menjadi kewajiban setiap kader PPP untuk menjadikan sejarah 41 tahun sebagai modal pembelajaran, ormas pendiri partai sebagai jangkar kekuatan, dan ideologi Islam rahmat bagi semesta alam. Seperti seharusnya partai politik, Suryadharma menyebut PPP didirikan untuk meraih kekuasaan.

"Kekuasaan itu bukan untuk memakmurkan diri sendiri, melainkan likhilafatin nubuwwah wa siyasatid dun-ya. Kekuasaan menurut Imam Al Mawardi dalam Al Ahkam As-Sulthaniyah adalah untuk melanjutkan misi kenabian yaitu memperbaiki akhlak dan juga menjaga agama," tutur Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com