Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Hanya 15 Persen Muslim Indonesia yang Kaya

Kompas.com - 08/02/2014, 22:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Ironisnya, dari jumlah tersebut hanya 15 persen penduduk merupakan orang kaya yang sukses.

Hal itu dikatakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan dalam rangka Harlah Ketiga Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Sabtu (8/2/2014).

Ketua Dewan Masjid Indonesia itu membandingkan kondisi Indonesia dengan Turki. Negara yang juga dihuni oleh penduduk beragama mayoritas Islam itu, menurutnya, 90 persen di antaranya merupakan pengusaha kaya yang sukses.

"Kalau di Turki, dari 40 orang kaya di sana, 36 diantaranya beragama islam. Di kita (Indonesia), dari 40 orang kaya, yang islam hanya enam orang," kata Kalla, Sabtu malam.

Ia mengatakan, suksesnya Turki sebagai negara kaya tidak terlepas dari peran alim ulama dan cendekiawan Islam di negaranya. Salah satunya, Kalla mencontohkan, Kyai Fathula Gule, yang merupakan sosok pengusahan sukses asal Turki yang berdomisili di Amerika Serikat.

"Dia adalah orang yang selalu memberikan semangat kepada warganya. Dia banyak buat sekolah-sekolah di seluruh dunia termasuk di Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, ulama di Indonesia memiliki peran yang penting dalam mencetak santri yang sukses. Kendati demikian, diperlukan semangat, kemauan serta ilmu pengetahuan yang cukup untuk dapat mencetak santri yang hebat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pesantren di Indonesia perlu mengembangkan kurikulum yang dimilikinya. "Saya bersyukur bahwa banyak pesantren yang sekarang mengajarkan cara perdagangan yang kreatif," ujarnya.

Kegiatan sarasehan ini diikuti sekitar 300 ulama dan cendekiawan pesantren dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini sendiri rencananya akan diselenggarakan selama tiga hari, sejak Jumat (7/2/2014) hingga Minggu (9/2/2014) siang.

Selain ceramah dari sejumlah tokoh, para ulama dan cendekiawan itu akan membahas sejumlah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan saat kegiatan ditutup. Para ulama itu akan dibagi ke dalam tiga komisi yaitu keumatan, keagamaan, dan kebangsaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Nasional
LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

Nasional
Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com