Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walau Sinabung Tak Berstatus Bencana Nasional, Pemerintah Pusat Tetap Turun Tangan

Kompas.com - 06/02/2014, 05:47 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tri Budiarto, mengatakan, semua sumber daya negara dikerahkan untuk menanggulangi bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sekalipun status letusan tersebut tak dinyatakan sebagai Bencana Nasional.

Dalam konferensi persnya di kantor BNPB, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2014), Tri mengatakan bahwa Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti menetapkan status bencana itu sebagai Tanggap Darurat, setelah berdiskusi dengan berbagai ahli vulkanologi. "Ini tanggap darurat karena kasusnya ada di Kabupaten Karo, dalam konteks manajemen tetap dia (bupati), tapi kekuatan nasional membantu," kata Tri.

Menurut Tri, banyak kekuatan pemerintah pusat yang ikut menanggulangi bencana tersebut, mulai dari BNPB, Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, hingga Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. "Pemerintah membantu tanpa harus menetapkan jadi Bencana Nasional," ujarnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho yang ditemui terpisah mengatakan, salah satu pertimbangan bencana erupsi Gunung Sinabung tidak ditetapkan sebagai Bencana Nasional adalah soal cakupan bencananya. Ia menuturkan, kasus erupsi Gunung Sinabung tidak memengaruhi ekonomi Indonesia.

(Nurmulia Rekso Purnomo/Sanusi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com