"Apakah PDI-P terpecah? Tidak sama sekali. PDI Perjuangan memiliki kesadaran penuh bahwa menjadi capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang," ujarnya, saat dihubungi wartawan, Minggu (2/2/2014).
Hasto mengatakan, mekanisme kepartaian mengenai pencapresan sangat jelas. Menurutnya, seluruh kader sangat memahami mekanisme dan disiplin partai yang berlaku. Lebih lanjut, kata Hasto, dalam penentuan calon presiden tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek popularitas.
"Kami sungguh belajar terhadap kepemimpinan Presiden SBY yang pada awalnya survei popularitas sangat tinggi, namun tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa ini. Bahkan kondisi perekonomian makin parah, banjir impor pangan dimana-mana dan negara hadir (seolah) tanpa pemimpin," kata Hasto.
Menurutnya, konfigurasi kepemimpinan nasional harus dilakukan oleh tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki kemampuan manajerial pemerintahan, dan punya agenda konkret di dalam mengatasi impor pangan dan menciptakan kehidupan yang layak dengan cara menciptakan pekerjaan dan pemberantasan kemiskinan.
"Karena itulah capres dan cawapres bukan persoalan popularitas semata, namun bagaimana yang dicalonkan benar-benar hadir sebagai seorang pemimpin yang memahami realitas politik dan tantangan Indonesia yang tidak ringan," katanya.
Pro Jokowi hormati keputusan Mega
Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (ProJo), Budi Arie Setiadi mengatakan, meski mendukung Jokowi sebagai capres, ProJo tetap menghormati sepenuhnya hak Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk menentukan calon presiden yang akan diusung partai.
Mereka meyakini bahwa Megawati akan memutuskan menunjuk Joko Widodo sebagai capres dari PDI Perjuangan.
"Kami sangat menghormati bahwa hak menentukan capres di PDIP adalah hak Ibu Megawati sebagai amanat kongres, sehingga kami tidak mempersoalkan hak itu. Kami hanya mengingatkan bahwa begitu banyak harapan rakyat pada Jokowi," ujar Budi, di Jakarta, Minggu (2/2/2014).
Budi mengatakan, pihaknya tidak meragukan kapasitas Megawati sebagai seorang politisi yang berpengalaman. Oleh karena itu, ia meyakini Mega tidak akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat dan justru merugikan partai.
"Ibu Mega itu politisi tulen, seorang negarawan, sudah makan asam garam, beliau tahu jokowi didukung oleh rakyat," katanya.
PDI-P ProJo dideklarasikan pada 21 Desember 2013. Organisasi ini diisi oleh para aktivis partai, kader, dan simpatisan partai, serta puluhan paguyuban warga daerah-daerah yang berdomisili di DKI Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.