Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul PDI-P Pro Jokowi, Hasto Bantah Ada Perpecahan

Kompas.com - 03/02/2014, 07:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kader PDI Perjuangan mendirikan PDI Perjuangan Pro Jokowi (ProJo). Mereka menyatakan dukungannya agar PDI-P mengusung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membantah ada faksi di partainya dengan adanya ProJo.

"Apakah PDI-P terpecah? Tidak sama sekali. PDI Perjuangan memiliki kesadaran penuh bahwa menjadi capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang," ujarnya, saat dihubungi wartawan, Minggu (2/2/2014).

Hasto mengatakan, mekanisme kepartaian mengenai pencapresan sangat jelas. Menurutnya, seluruh kader sangat memahami mekanisme dan disiplin partai yang berlaku. Lebih lanjut, kata Hasto, dalam penentuan calon presiden tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek popularitas.

"Kami sungguh belajar terhadap kepemimpinan Presiden SBY yang pada awalnya survei popularitas sangat tinggi, namun tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa ini. Bahkan kondisi perekonomian makin parah, banjir impor pangan dimana-mana dan negara hadir (seolah) tanpa pemimpin," kata Hasto.

Menurutnya, konfigurasi kepemimpinan nasional harus dilakukan oleh tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki kemampuan manajerial pemerintahan, dan punya agenda konkret di dalam mengatasi impor pangan dan  menciptakan kehidupan yang layak dengan cara menciptakan pekerjaan dan pemberantasan kemiskinan.

"Karena itulah capres dan cawapres bukan persoalan popularitas semata, namun bagaimana yang dicalonkan benar-benar hadir sebagai seorang pemimpin yang memahami realitas politik dan tantangan Indonesia yang tidak ringan," katanya.

Pro Jokowi hormati keputusan Mega

Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (ProJo), Budi Arie Setiadi mengatakan, meski mendukung Jokowi sebagai capres, ProJo tetap menghormati sepenuhnya hak Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk menentukan calon presiden yang akan diusung partai.

Mereka meyakini bahwa Megawati akan memutuskan menunjuk Joko Widodo sebagai capres dari PDI Perjuangan.

"Kami sangat menghormati bahwa hak menentukan capres di PDIP adalah hak Ibu Megawati sebagai amanat kongres, sehingga kami tidak mempersoalkan hak itu. Kami hanya mengingatkan bahwa begitu banyak harapan rakyat pada Jokowi," ujar Budi, di Jakarta, Minggu (2/2/2014).

Budi mengatakan, pihaknya tidak meragukan kapasitas Megawati sebagai seorang politisi yang berpengalaman. Oleh karena itu, ia meyakini Mega tidak akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat dan justru merugikan partai.

"Ibu Mega itu politisi tulen, seorang negarawan, sudah makan asam garam, beliau tahu jokowi didukung oleh rakyat," katanya.

PDI-P ProJo dideklarasikan pada 21 Desember 2013. Organisasi ini diisi oleh para aktivis partai, kader, dan simpatisan partai, serta puluhan paguyuban warga daerah-daerah yang berdomisili di DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com