Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Kecurangan Pemilu 2014, PDI-P Libatkan Ahli Intelijen

Kompas.com - 29/01/2014, 16:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melibatkan akademisi yang ahli dalam bidang intelijen untuk mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2014.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) ke-III di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (29/1/2014), dosen Kajian Strategis Intelijen Universitas Indonesia (UI) Andi Wijayanto diundang untuk memberikan pengarahan terkait peluang kecurangan Pemilu 2014.

"Jadi saya yang latarnya akademisi di bidang intelijen, untuk memaparkan pola-pola kecurangan yang dilakukan dalam pemilu," kata Andi sebelum pemaparan secara tertutup kepada para kader PDI-P.

Menurut Andi, banyak pola kecurangan yang bisa dilakukan dalam pemilu. Dia telah mengamati pola kecurangan pemilu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga pemilu di seluruh dunia.

"Jadi saya bisa mengetahui bagaimana polanya, saya sampaikan, supaya nanti bisa diantisipasi bila ada kecurangan," lanjutnya.

Kecurangan pemilu, menurutnya, bisa dilakukan oleh empat pihak. Pertama adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, unsur birokrasi di pemerintahan. Ketiga dan keempat, dari unsur TNI dan Polri.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya melibatkan ahli intelijen sebagai upaya tindak lanjut dari kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2009. Dia menuding ada keterlibatan pihak intelijen untuk merekayasa suara.

"Di Aceh saja, Partai Demokrat itu tidak punya basis suara, tapi bisa menang," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com