Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Moeldoko Terima Tiga Tanda Kehormatan

Kompas.com - 28/01/2014, 17:31 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mendapatkan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Buana Paksa Utama. Penyematan tiga tanda kehormatan itu dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro di Aula Bhineka Tunggal Ika Kemhan RI, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Penganugerahan Bintang Yudha Dharma Utama ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI nomor 83/TK/TAHUN 2013. Panganugerahan diberikan kepada Panglima TNI sebagai penghargaan atas dharma bakti anggota TNI yang melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI.

Penganugerahan Bintang Jalasena Utama dan Bintang Swa Buana Paksa Utama diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 82/TK/tahun 2013. Anugerah itu diberikan sebagai penghargaan atas darma bakti WNI bukan anggota TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AL dan TNI AU.

Seusai upacara penyematan, Purnomo mengemukakan, Moeldoko pantas menerima tiga penghargaan itu karena selain kemimpinannya di TNI yang dinilai berhasil, juga karena lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1981 itu berhasil dalam kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integritas TNI.

Atas penghargaan itu, Moeldoko mengatakan, penerima tanda kehormatan harus memberikan inspirasi, motivasi, dan kerja keras jauh lebih tinggi lagi dalam melaksanakan tugas.

"Jadi itu sebuah risiko dari pemberian tanda kehormatan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pengabdian yang lebih jauh untuk bangsa dan negara," katanya seperti dikutip dari Antara.

Upacara penyematan tanda kehormatan tersebut dihadiri Wamenhan Sjafrie Samsuddin, KSAL Laksamana TNI Marsetio, KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Wakasad Letnan Jenderal TNI M Munir, serta segenap pejabat di lingkungan Kemenhan dan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com