Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie: Jangan Pilih Selebriti Jadi Pemimpin

Kompas.com - 25/01/2014, 15:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie meminta masyarakat pemilih untuk memberikan hak pilihnya kepada pemimpin yang jelas dan berkualitas. Ia meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang hanya populer tetapi tidak memiliki hasil kerja yang jelas.

Habibie mengungkapkan, pilihan politik masyarakat Indonesia kini cenderung bergeser kepada sosok calon pemimpin yang populer. Padahal, idealnya, pemimpin selanjutnya dapat bekerja lebih konkret dan mampu menyelesaikan masalah bangsa.

"Kriteria yang paling tepat bukan karena dia selebriti (populer), tapi yang problem solver," kata Habibie, saat menjadi pembicara di acara Diklat dan Penyegaran Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Partai Golkar, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (25/1/2014).

Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, kata Habibie, masyarakat perlu mengenal betul calon pemimpin melalui rekam jejaknya selama ini. Tanpa wawasan yang cukup tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya, masyarakat akan terjebak pada pilihan yang keliru.

"Dari mana kita tahu? Dari rekam jejaknya. Siapa pemimpin yang selebriti, tahu sendirilah," ujarnya.

Habibie hadir di acara ini untuk memberikan penyegaran kepada calon anggota legislatif, juru kampanye, dan tim pemenangan Golkar pada Pemilu 2014. Turut hadir para petinggi Golkar yang mendampingi Habibie, di antaranya Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie dan sejumlah politisi Golkar, di antaranya Agung Laksono, Fadel Muhammad, Sharif Cicip Sutardjo, dan Idrus Marham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com