Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tunjuk Kepala BNPB Jadi Penanggung Jawab Penanganan Erupsi Sinabung

Kompas.com - 24/01/2014, 13:20 WIB

KABANJAHE, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menjadi penanggung jawab penanganan terpadu erupsi Sinabung.

"Agar semua upaya ini berhasil dengan baik, dilaksanakan dengan baik, saya putuskan menarik pengelolaaan termasuk pengendalian dari penanganan sehingga pimpinannya langsung ditangan Kepala BNPB. Beliau akan dibantu elemen dari kementerian dan lembaga pusat," kata Presiden dalam keterangan pers di lokasi pengungsian di kompleks Paroki Kabanjahe, Jumat.

Presiden menginginkan keputusan yang diambil terkait penanganan komprehensif bencana alam letusan Gunung Sinabung dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang sudah digariskan.

Meski pengelolaan dan pengendalian dipegang oleh Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tanah Karo tetap membantu dalam proses penanganan hingga pemulihan.

Presiden juga menunjuk Kepala Staf Kodam I Buki Barisan Brigadir Jenderal TNI Andoko untuk membantu Kepala BNPB.

Solusi Jangka Pendek

Untuk saat ini, kata Presiden, ia sudah memutuskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek.

"Saya sudah memutuskan apa saja yang harus dilaksanakan dalam jangka pendek, sebulan dua bulan mendatang. Kalau sebelum Maret erupsi sudah berakhir berarti lebih cepat lagi, tapi hingga dua bulan ke depan kita sudah siap," kata Presiden.

Presiden meminta, bantuan logistik dan kesehatan bagi warga di penampungan akan terus dilanjutkan, demikian pula ketersediaan makanan minuman dan air bersih.

"Ini saya percayakan pada BNPB dibantu oleh satuan yang dibawah kendali BNPB dan pemerintah daerah. Saya tidak ingin ada masalah bagi saudara kita yang ada di penampungan," kata Presiden.

"Menyangkut pendidikan, saya beri bantuan beasiswa SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi. Saudara kita jangan ada yang putus sekolah termasuk yang menjadi mahasiswa yang belajar dan kuliah di luar Kabanjahe. Yang tadinya bekerja, kemudian menganggur karena belum bisa kembali, kebijakan bekerja untuk mendapatkan insentif dilanjutkan. Bantuan cash for work dilanjutkan," tegas Presiden.

Pemerintah, kata Presiden juga akan menangani pertanian, perkebunan dan peternakan yang rusak.

"Bagi yang pertanian, perkebunan dan peternakan, pemerintah akan beri bantuan yang tepat dengan jumlah yang tepat saudara kita yang alami kerugian sehingga pertanian terganggu. Bagi yang bekerja dan mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan, pemerintah bekerjasa dengan otoritas jasa keuangan, saya sudah bicara langsung dengan OJK beberapa kali, yang punya pinjaman Bank, akan dilakukan penjadwalan ulang, masih bisa meminjam kembali pinjaman baru bahkan yang betul-betul terdampak langsung dan rusak, maka bunga pinjaman akan dihapuskan," kata Presiden.

Jumat pagi, Presiden bertolak menuju Medan dan dijadwalkan meninjau Bandara Kuala Namu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com