Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmawati: Film "Soekarno" Telah Membunuh Karakter Bung Karno

Kompas.com - 21/01/2014, 08:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga Presiden pertama RI, Soekarno, yang diwakili Rachmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra, mengadukan polemik soal hak cipta film Soekarno yang diproduksi MVP Pictures, ke Komisi III DPR, Senin (20/1/2014). Rachmawati mengaku telah ditipu oleh Raam Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo selama proses pembuatan hingga penayangan film tentang kisah hidup Bung Karno tersebut.

Ia menjelaskan, dalam proses pembuatannya, ide awal pembuatan film ini berasal dari dirinya. Rachmawati pun kemudian menawarkan idenya itu kepada Hanung Bramantyo dan Raam Punjabi dengan syarat dia dilibatkan dalam keseluruhan proses pembuatan film ini. Namun, dalam perjalanannya, ternyata banyak hal yang menurut Rachmawati bertentangan. Dia mencontohkan,  soal naskah dialog yang membagi kehidupan Soekarno menjadi dua babak, yakni masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Padahal, lanjutnya, cerita Soekarno juga perlu melibatkan kisah akhir hayat tokoh proklamator itu di pengasingan. Hal lain yang membuat Rachmawati merasa ditipu adalah soal pemilihan peran utama Soekarno.

“Di situ saya merasa ditipu karena mereka sudah langsung menetapkan Ario Bayu. Padahal, saat itu saya sudah setengah mati cari orang non-aktor ke sana kemari. Tiba-tiba saya diminta datang untuk memilih dari tiga calon yang diajukan. Semuanya tidak ada yang cocok,” kata Rachmawati kepada anggota Komisi III DPR.

Tanpa alasan yang jelas, lanjut Rachmawati, MVP Pictures kemudian memutuskan memberikan peran sebagai Soekarno kepada Ario Bayu. Saat berbincang dengan sang aktor, Rachmawati mengaku tak menaruh kesan positif terhadap Ario Bayu. Ia menilai, Ario tidak terlalu mengenal sosok Soekarno.

“Bagaimana bisa seorang yang tidak kenal Soekarno bisa memerankan dan menjiwainya? Menjadi profesional saja tidak cukup,” kata calon anggota legislatif dari Partai Nasdem ini.

Rachmawati pun kemudian mundur dari produksi film itu. Surat pengunduran dirinya kemudian diterima pihak MVP Pictures. Dengan mundur dari produksi film ini, Rachmawati beranggapan film akan berhenti diproduksi. Tetapi, MVP Pictures tetap melanjutkan proses pengambilan gambar hingga akhirnya ditayangkan di bioskop.

"Banyak sekali bagian yang telah men-down grade sosok Bung Karno. Film ini sudah menggeser sejarah. Walaupun bermaksud menceritakan sosok Bung Karno, tapi film Soekarno ini lebih tepat untuk membunuh Soekarno,” katanya.

Pihak keluarga sudah melayangkan gugatan ke Polda Metro Jaya dan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pada 7 Januari sudah memutuskan agar PT MVP Pictures, Raam Punjabi, dan Hanung Bramantyo untuk segera menyerahkan master film, naskah, dan script film kepada pihak pemohon.

“Tapi hingga kini, dengan keluarnya keputusan dari PN Niaga, film Soekarno masih dengan masif beredar,” ucap Rachmawati.

Sementara itu, Guruh Soekarnoputra meminta agar film Soekarno dilarang untuk ditonton. Bukan hanya itu, ia juga meminta film lain seperti film tentang Gestapu, sejarah Orde Baru, dan Soe Hok Gie juga dilarang untuk dipertontonkan.

“Karena semua film tentang Bung Karno ini sudah menyimpang dari fakta sejarah. Ini sangat disayangkan,” ujar Guruh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com