Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PDB: Elektabilitas Semua Kandidat Konvensi Masih Rendah

Kompas.com - 17/01/2014, 18:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sudah melakukan kampanye ke berbagai daerah, elektabilitas seluruh peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat belum juga meningkat. Hal itu terlihat dari hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB).

Pendiri PDB Didik J Rachbini mengatakan, dari 11 bakal capres Demokrat, Dahlan Iskan yang memiliki elektabilitas tertinggi. Namun, angkanya relatif masih rendah, yakni 3,1 persen.

"Seluruh bakal capres hasil Konvensi kurang populer," kata Didik saat acara "Catatan Politik 2014, Survei Popularitas dan Elektabilitas Capres" di Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Berdasarkan hasil survei PDB, elektabilitas di bawah Dahlan, yakni Anies Baswedan di angka 3,1 persen, Gita Wirjawan 1,1 persen, Pramono Edhie Wibowo 0,3 persen, Marzuki Alie 0,2 persen, Ali Maskur Musa 0,2 persen, Hayono Isman dan Endriartono Sutarto masing-masing 0,1 persen.

Tiga peserta Konvensi lainnya, yakni Dinno Patti Djalal, Irman Gusman dan Sinyo Harry Sarundajang tidak memiliki dukungan."Sekarang yang paling layak dan meninggalkan yang lain adalah Dahlan Iskan," kata Didik.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon pada 4-8 Januari 2013. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 11 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Balikpapan, Makassar dan Jayapura. Margin of error dalam survei tersebut ± 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Seperti diberitakan, para kandidat Konvensi selama ini mengaku tetap optimistis menghadapi Pilpres 2014 meskipun hasil survei menunjukkan rendahnya elektabilitas mereka. Alasan yang kerap disampaikan, yakni masih ada waktu untuk mendongkrak tingkat dukungan hingga menjelang Pilpres.

Penentuan pemenang Konvensi akan dilakukan dengan survei oleh lembaga survei yang ditunjuk. Tokoh yang elektabilitasnya tertinggi bakal ditetapkan Majelis Tinggi Demokrat sebagai capres Demokrat. Hanya, ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres yang diatur dalam UU Pilpres. Jadi, kepastian pengusungan capres-cawapres menunggu hasil Pileg yang digelar April 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com