PDI-P Minta Presiden Tunjuk Satu Koordinator Fokus Tangani Banjir

"Kami mengusulkan konkret saja, ada yang ditugaskan pemerintah pusat untuk dapat mengkoordinasi langkah-langkah yang diperlukan antara dua provinsi dan kota serta kabupaten yang terkait langsung DKI termasuk kementerian terkait. Misalnya, Kementerian PU, perumahan, dan lingkungan," ujar Eriko di Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Menurut anggota Komisi V DPR ini, penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Selain itu, masalah banjir juga berkaitan erat dengan efektivitas koordinasi atara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Eriko menuturkan masalah banjir adalah persoalan yang akut dan harus diatasi bersama. Komentar miring tentang kinerja buruk Jokowi, diakui Eriko, akan justru menghambat proses penyelesaian masalah banjir. Namun, Eriko yakin masyarakat Ibu Kota kini sudah lebih obyektif melihat persoalan. Dalam waktu 15 bulan, katanya, Jokowi-Ahok tidak akan mampu langsung menyelesaikan persoalan banjir.

"Tapi beliau berdua sudah mengerjakan pada arah dan track yang benar, meski belum tuntas," katanya.

Dia mencontohkan kinerja Jokowi-Ahok yang nyata dirasakan manfaatnya adalah normalisasi Kali Ciliwung, pengerukan Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, serta pembuatan sumur-sumur resapan. Akan tetapi, semua usaha itu, sebut Eriko, lagi-lagi akan sia-sia jika tidak didukung koordinasi kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (14/1/2014), tercatat ada 1.800 warga yang mengungsi akibat banjir. Pada Senin (13/1/2014), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan menerbitkan status siaga banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi banjir. Dengan status tersebut, satuan kerja perangkat daerah terkait dapat segera mengambil langkah-langkah penanganan banjir sesegera mungkin sesuai prosedur yang telah diatur.