Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dinilai Bertanggung Jawab atas Pelemparan Telur ke Anas

Kompas.com - 10/01/2014, 20:31 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Patra M Zen, menilai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanggung jawab atas insiden pelemparan telur ke kepala Anas. Menurut Patra, penyidik bertanggung jawab menjaga keselamatan seorang tersangka.

“Itu tanggung jawab dan kewajiban penyidik untuk menjaga keselamatan tersangka,” kata Patra di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2014) malam.

Patra pun menyinggung penjagaan ketat di KPK selama Anas diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang. Ada ratusan aparat kepolisian yang berjaga di Gedung KPK.

“Apa gunanya tadi panggil 500 Brimob kalau masih bisa begitu?” katanya.

Seperti diketahui, saat Anas berjalan untuk menaiki mobil tahanan, tiba-tiba ada seseorang tak dikenal yang memecahkan telur di kepala Anas. Orang tersebut berada di kerumunan para wartawan. Tampak rambut Anas kotor terkena pecahan telur.

Bukan hanya Anas, pecahan telur juga mengenai anggota DPR Gede Pasek Suardika yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas. Terlihat kemeja putih yang dikenakan Pasek kotor terkena telur.

Pecahan kulit telur juga terlihat berceceran di lantai Gedung KPK. Setelah Anas masuk ke rumah tahanan, seseorang yang diduga pelempar telur itu diamankan petugas kepolisian. Identitasnya belum diketahui.

Anas keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 18.15 dengan mengenakan rompi tahanan KPK. Anas malam ini resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta.

Anas dijerat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan proyek lain. Dalam persidangan Tipikor, Anas disebut mendapat dana sebesar Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu digunakan untuk pencalonan diri Anas sebagai calon ketua umum Demokrat.

Menurut jaksa, uang itu digunakan antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli ponsel BlackBerry, jamuan para tamu, dan untuk hiburan. Anas membantah tuduhan itu. Ia mempertanyakan surat perintah penyidikan yang menyebut proyek-proyek lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com