Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Pemda Wajib Bantu Tertibkan Peraga Kampanye 

Kompas.com - 10/01/2014, 12:48 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sepakat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) juga bertanggung jawab untuk menertibkan alat peraga kampanye pemilu yang melanggar aturan. Gamawan mengatakan, Pemda melalui aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) wajib membantu penyelenggara pemilu untuk menertibkannya.

"Kewenangan Pemda kan membantu kalau diminta. Pemda wajib melakukan kalau diminta," ujar Gamawan di Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Gamawan mengatakan, untuk melakukan hal itu, Kemendagri telah menyurati seluruh pemda di Indonesia. Pemda wajib memfasilitasi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Menurutnya, beberapa Pemda sudah membentuk desk pemilu. Tetapi, kata Gamawan, pembentukan desk pemilu tak merupakan hal yang wajib direalisasikan Pemda.

"Tim desk pemilu di daerah itu tidak dilarang dan tidak dianjurkan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad mengeluh beberapa  pemda tidak kooperatif dalam menertibkan alat peraga kampanye pemilu yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Pedoman Kampanye.

Dia mengatakan, bahkan beberapa pemda melempar tanggung jawab penertiban alat peraga kepada Bawaslu. Muhammad meminta Kemendagri untuk mengingatkan kepala daerah dan aparat daerah agar memberi pemahaman kepada pihak daerah soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap lembaga. Selain itu, dia juga meminta agar pemda diberi anggaran untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com