Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/01/2014, 09:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Gita Wirjawan berpendapat, masalah pendidikan nasional merupakan masalah paling berat saat ini. Pembenahan sektor pendidikan bakal menjadi fokus utama Gita jika terpilih sebagai presiden selanjutnya.

Menurut Gita, dengan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, pembangunan pendidikan nasional belum mampu memberikan kontribusi besar di Indonesia. Hal itu terjadi karena jumlah sarjana, khususnya lulusan S-3, belum ada di angka yang proporsional untuk memajukan dan menopang dunia industri nasional.

"Harus diperbaiki, sekarang jumlah (lulusan) S-3 enggak lebih dari 30.000, itu belum cukup menopang industrialisasi kita," kata Gita saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Dalam hitungannya, Indonesia paling sedikit memerlukan 200.000 orang lulusan S-3. Baginya, semua itu sangat mungkin direalisasikan, terlebih sokongan dana pendidikan mencapai 20 persen dari total APBN. Pada 2014 anggaran pendidikannya mencapai Rp 370 triliun.

"Kita punya uang, kirim saja tiap tahun mahasiswa kita ke kampus-kampus terbaik di dalam dan luar negeri. Kita kirim dengan pemetaan yang jelas," ujarnya.

Dengan memperluas beasiswa pendidikan tinggi, kata Gita, jumlah sarjana di Indonesia akan lebih proporsional. Manfaatnya untuk pembangunan nasional akan nampak setelahnya. Para mahasiswa Indonesia yang dibiayai studi di luar negeri juga dapat menjadi duta untuk mengenalkan budaya nusantara di kancah dunia.

"Enggak ada alasan untuk enggak bisa. Keamanan kita relatif stabil, ekonomi juga bagus dan cuma kurang pemerataannya. Pendidikan ini supaya nanti yang bekerja itu benar-benar bisa bertengger dan bersaing dengan siapa pun," pungkas Menteri Perdagangan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com