Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Anas: Samad Arogan

Kompas.com - 08/01/2014, 04:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dikabarkan "berang" lantaran mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mangkir lagi dari pemeriksaan KPK, Selasa (7/1/2014). Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, mengatakan bahwa kliennya hanya meminta kepastian hukum dan keadilan sebagai warga negara.

"Saya dengar Pak Samad marah-marah. Kok agak arogan," kata Firman di depan rumah Anas, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam. Anas disebut menolak memenuhi panggilan tersebut karena surat panggilan untuknya masih mencantumkan sangkaan terkait "proyek-proyek lainnya".

Fiman menyatakan, sikap Anas untuk mempertanyakan rincian "proyek lain" dalam surat perintah penyidikan merupakan hak kliennya sebagai warga negara. "Tidak boleh aparat penegak hukum bersikap arogan," ujar dia.

Menurut Firman, Anas sudah meminta kejelasan mengenai pencantuman sangkaan "proyek lain" tersebut. Dia pun menyesalkan pernyataan Samad yang bernada berang itu dan menurut Firman sikap Samad sudah melampaui batas.

"Akan menimbulkan pertanyaan, kenapa harus marah. dengan menunjukkan emosional," kata Firman. Dia mengatakan, sikap Anas yang mempertanyakan sangkaan "proyek lain" merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

"Tidak boleh terjadi itu, memidanakan orang dengan kalimat 'dan lain-lain'," ujar Firman. Dia pun meyakinkan KPK bahwa Anas menghormati lembaga anti-korupsi tersebut. Karenanya, dia pun berharap KPK tak mengeluarkan pernyataan yang justru membebani KPK. "Apa sulitnya menjelaskan? Bahasa marah-marah tidak akan memberikan penjelasan," imbuh Firman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com