Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Bakal Tak Acuhkan Hasil Konvensi Rakyat

Kompas.com - 07/01/2014, 18:09 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, menilai pergelaran Konvensi Rakyat Calon Presiden 2014 yang digagas KH Solahudin Wahid (Gus Solah) takkan memengaruhi partai politik menghadapi Pemilihan Presiden periode 2014-2019.

"Apalagi terhadap partai-partai politik besar yang sudah memiliki kandidat sendiri menghadapi Pemilihan Presiden mendatang," ujarnya di Surabaya seperti dikutip Antara, Selasa (7/1/2014).

Selain itu, menurut dia, dari nama-nama calon presiden yang muncul dalam konvensi tersebut, belum pernah muncul dalam lembaga-lembaga survei nasional. Jadi, siapa pun pemenangnya dianggap relatif tidak signifikan.

"Apalagi nantinya pasangan calon presiden dan wakilnya harus diusung oleh partai politik. Ini yang membuat berat dan arahnya belum terlalu signifikan," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut.

Meski masih memiliki peluang, lanjut Suko Widodo, tetapi masih sangat kecil karena tidak memiliki basis massa dan pendukung yang kuat. Hal inilah yang membuat partai politik berpikir dua kali untuk menampung atau bahkan merekrutnya menjadi kandidat.

"Saya lebih melihat partai politik akan mengabaikan dan acuh karena sudah memiliki kader sendiri. Selain itu, tentu saja partai akan lebih memilih tokoh yang namanya sudah malang melintang di percaturan politik nasional," katanya.

Meski demikian, ia melihat sejumlah sisi positif dari Konvensi Rakyat 2014, di antaranya bisa melihat pikiran dari berbagai hal dan memperoleh gagasan dari banyak pihak.

"Yang menarik, demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun berekspresi dan layak mendengar pemikiran-pemikiran dari para calon di konvensi," kata dia.

Konvensi Rakyat 2014 diikuti tujuh bakal calon presiden, yaitu Prof Sofjan Siregar (Rektor Islamic University of Europe, Rotterdam, Belanda), DR Anni Iwasaki (WNI dan aktivis perempuan yang tinggal di Jepang), dan Ricky Sutanto (pengusaha dan aktivis pemberdayaan masyarakat).

Selanjutnya, Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Tony Ardi (mantan aktivis), Rizal Ramli (ahli ekonomi serta Menko Perekonomian dan Menkeu era Presiden Gus Dur), dan Yusril Ihza Mahendra (Menhuk dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri dan sempat menjabat Mensesneg era Presiden SBY, sekaligus politisi Partai Bulan Bintang).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com