Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Masykur: Ekonomi Susah, Masak Beribadah Juga Susah!

Kompas.com - 07/01/2014, 14:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengaku akan fokus pada dua hal jika nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dua hal itu adalah persoalan ketahanan pangan dan penyelesaian masalah intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Mengenai ketahanan pangan, Ali berpendapat, kondisi saat ini semakin memprihatinkan karena para petani dan nelayan terus disudutkan dalam kondisi yang sulit. Gagasan yang ia berikan adalah peningkatan subsidi untuk petani dan nelayan, sehingga produksi pangan meningkat dan ketahanan pangan akan dicapai.

"Kehidupan petani dan nelayan belum mendapat nilai tukar yang pas, sesuai dengan kebutuhan pangan, sosial, kesehatan dan pendidikan," kata Ali saat bertemu dengan media di Sekretariat Konvensi Demokrat, di Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).

Dalam catatan Ali, jumlah petani dan nelayan di Indonesia mencapai sekitar 35 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Karenanya, perlu kebijakan yang lebih tegas untuk menjamin subsidi para petani dan nelayan dengan sasaran mencapai ketahanan pangan secara nasional.

Pada APBN 2013, kata Ali, subsidi pangan hanya Rp 21 triliun. Ia merasa jumlah subsidi tersebut sangat kecil. Ia berjanji akan meningkatkan anggaran subdisi sampai sekitar Rp 60 triliun jika terpilih sebagai Presiden.

Peningkatan anggaran subdisi pangan itu berasal dari alih alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar. Ali berpendapat, subsidi BBM perlu dikurangi dan dialokasikan ke pos lain karena 62 persennya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang berada di kota-kota besar.

"Kalau tidak ada perpindahan subsidi BBM ke subsidi pangan, maka akan terjadi kesenjangan yang sangat menganga," ujarnya.

Subsidi pangan, lanjut Ali, akan difokuskan untuk subsidi pupuk dan benih bagi petani atau nelayan, menjamin harga jual di hilir, memperluas lahan, dan lainnya.

"Misalnya untuk bahan bakar, dari 48 juta kilo liter BBM yang disubsidi, 2 juta kiloliter diberikan untuk petani dan nelayan. Dengan subsidi itu juga kita alih fungsikan dan bukan lahan baru untuk petani atau nelayan," katanya.

Sedangkan mengenai penuntasan masalah intoleransi, Ali mengaku ingin mewujudkannya untuk menjawab permintaan masyarakat yang ia temui di beberapa daerah. Baginya, sejumlah penyebab utama kasus intoleransi adalah rendahnya kesejahteraan dan dijadikannya agama sebagai komoditas politk.

"Intoleransi harus diselesaikan. Bangsa yang besar harus dapat meramu perbedaan. Tidak ada Indonesia tanpa pluralisme. Ekonomi sudah susah, masak beribadah juga mau susah," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com