Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir Moeis Bantah Bisa Pengaruhi Boediono dalam Proyek PLTU Tarahan

Kompas.com - 07/01/2014, 07:55 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Izedrik Emir Moeis membantah bisa memengaruhi Boediono saat masih menjabat Menteri Keuangan terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung tahun 2004. Menurut Emir, hal itu hanya pandangan pribadi mantan Development Director PT Alstom Power Energy System Indonesia (ESI), Eko Sulianto terhadap dirinya.

“Dia (Eko) melihat saya terlalu hebat. Ya, pandangan dia, ya. Enggak gitu. Saya enggak sehebat itu lah. Kenal, ya kenal. Tapi sampai memengaruhi, enggak,” kata Emir seusai sidang kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi, Senin (6/1/2014) malam.

Emir juga membantah memengaruhi mantan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam proyek pembangungan PLTU Tarahan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengaku tidak pernah secara khusus bertemu Purnomo dan Boediono hanya untuk membahas proyek  itu.

“Enggak pernah sama sekali. Terlalu kecil, lah kalau bicara dengan mereka untuk Tarahan saja,” kata Emir.

Sebelumnya, saat bersaksi untuk Emir di persidangan, Eko mengaku pernah membuat profil   Emir atas perintah Vice Director of Regional Sales Alstom Power Inc David Gerald Rothschild. Saat membuat data diri Emir, Eko menuliskan bahwa Emir yang saat itu merupakan anggota Komisi VIII DPR bidang energi bisa memengaruhi sejumlah pejabat. Di antaranya yang saat itu menjabat Direktur PLN Eddie Widiono, Kepala Bappenas saat itu Gumilang Hardjakoesoema, Menteri Koordinator Ekonomi , Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) saat itu Darodjatun Kuntjoro hingga Menteri Keuangan saat itu Boediono. Eko pun mengirim data diri Emir tersebut ke email David.

“Saudara sampaikan yakin bahwa Emir posisinya bisa pengaruhi Direktur PLN, pengaruhi Bappenas Gumilang Hardjakoesoema. Pak Emir juga bisa ketemu Menko Ekuin dan Menkeu Boediono?” tanya Jaksa Supardi dalam sidang.

“Betul, Pak,” jawab Eko.

Namun, Eko mengaku tak tahu tujuan David meminta data pribadi Emir. Menurut Eko, Emir anggota Komisi VIII yang paling menonjol diantara anggota lainnya.

Selain itu, Eko mengakui pernah meminta Emir untuk mendiskualifikasi Mitsui Engineering & Shipping Co Ltd Mitsui Corporation dalam proses lelang.  Eko berharap Emir membantu agar konsorsium Alstom Power Inc yang terdiri dari Alstom Power Inc AS, Marubeni Corp Jepang, dan Alstom Power Energy System Indonesia (ESI) memenangi proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004.

Menurut Eko, saat itu Emir mengatakan akan membicarakannya dengan Eddie dan Purnomo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan itu. Namun Eko tidak tahu apakah Emir akhirnya bertemu kedua orang itu.
“Pak Purnomo enggak pernah ketemu soal Tarahan,” bantah Emir.

Dalam dakwaan Emir, akhirnya pada 6 Mei 2004, konsorsium Alstom Power Inc diputuskan sebagai pemenang lelang. Emir mendapatkan komisi melalui perusahaan Pirooz Muhammad Sarafi selaku Presiden Pacific Resources Inc sebesar satu persen dari nilai kontrak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com