Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Merasa Dihukum oleh Publik

Kompas.com - 04/01/2014, 13:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat merasa dihukum berat oleh publik sehingga sulit meningkatkan elektabilitasnya. Penyebabnya adalah deretan kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai penguasa tersebut.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan, besarnya sorotan publik pada partainya merupakan risiko sebagai partai politik yang menang dalam Pemilihan Umum 2009. Ia yakin, pada waktunya, kepercayaan publik pada Demokrat akan meningkat secara perlahan.

"Kita akui merasa dapat hukuman publik yang luar biasa. Memang ada oknum Demokrat yang korupsi, tapi kita yakin publik akan kembali percaya," kata Hayono, di Jakarta, Sabtu (4/1/2013).

Pada 2014, kata Hayono, seluruh mesin partainya akan semakin gencar mengupayakan peningkatan elektabilitas. Meski begitu, ia sadar upaya itu tak akan tercapai dengan mudah. Pasalnya, sorotan publik yang kecewa pada Demokrat masih ada dan jelas terasa.

"Bukan pekerjaan yang mudah bagi Partai Demokrat karena elektabilitas kami sedang turun. Namun, kita percaya diri, tetap menjaga komitmen, kami yakin pada saatnya nanti akan ada kenaikan," pungkasnya.

Seperti diketahui, elektabilitas Demokrat terus merosot setelah sejumlah petingginya terjerat kasus korupsi. Di antaranya adalah mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Sederet kasus korupsi di Demokrat akhirnya juga menciptakan kegaduhan di internal partai tersebut. Buntutnya, partai koalisi pendukung pemerintah mulai tidak solid, dan sorotan publik ke Demokrat juga semakin sinis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com