Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Setiap Opini Pasti Ada Arahnya...

Kompas.com - 31/12/2013, 07:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum sekaligus bakal calon presiden dari Partai Hanura, Wiranto, disebut sebagai salah satu kandidat paling tak diinginkan berdasarkan survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Apa tanggapan dari partai itu?

”Setiap opini yang dikembangkan pasti ada arahnya yang mau ditonjolkan siapa. Kan kita semua sudah tahu. Siapa pun yang mau berkomentar silakan, yang jelas tidak akan berpengaruh pada Wiranto-HT,” kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin di Kompleks Parlemen, Senin (30/12/2013).

Saleh pun mengatakan tak percaya dengan hasil survei tersebut. Menurut dia survei internal justru memperlihatkan elektabilitas kandidat partainya terus membaik. Apalagi, kata dia, Wiranto juga semakin sering turun ke lapangan, termasuk menggelar beragam bakti sosial.

Dari bakti sosial tersebut, tutur Saleh, terlihat ada optimisme masyarakat yang semakin tumbuh pada sosok Wiranto. Penolakan seperti kata survei laboratorium Psikologi Politik UI itu pun tak tampak. 

Kalaupun ada penolakan di internal partai, kata Saleh, itu tak dia nilai tak lebih sebagai dinamika yang pasti juga terjadi di semua partai. Penolakan memang sempat terdengar dari internal Partai Hanura, antara lain berupa kritik keras yang dilontarkan Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier.

Survei Laboratorium Psikologi Politik UI itu melibatkan penilaian dari 61 pakar. Tokoh yang paling ditolak ialah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, dengan 20 persen suara.

Berturut-turut tokoh berikutnya yang juga ditolak para responden adalah Rhoma Irama (18 persen), Aburizal Bakrie (18 persen), Megawati Soekarnoputri (7 persen), Pramono Edhie Wibowo (3 persen), dan Wiranto (3 persen). Sementara sebanyak 31 persen menjawab tokoh-tokoh lain yang masing-masing berpresentase kecil.

Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengatakan kini masyarakat memerlukan wajah-wajah baru dan berusia muda. Selain itu, tokoh lama dinilai tidak memiliki prestasi yang mengesankan.

"Ada penolakan publik terhadap tokoh-tokoh lama, khususnya dianggap bermasalah dalam integritas. Prestasi masa lalu juga tidak mengesankan dan tidak lagi jadi inspirasi Indonesia," kata Hamdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com