Hanura: 2013, Pemberantasan Korupsi Diwarnai Noda Hitam

Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menjelaskan, noda hitam yang dimaksud adalah kasus korupsi yang justru menimpa penegak hukum. "Dari mulai pegawai biasa di MA, kepala kejaksaan, dan kasus Ketua MK telah menyita perhatian kita sepanjang tahun 2013 ini," ujar Sudding dalam jumpa pers di kantor Fraksi Partai Hanura, Senin (30/12/2013).

Sudding menyatakan, banyaknya penegak hukum yang berlaku korup justru menimbulkan ironi dalam pemberantasan korupsi. Sikap penegak hukum yang korup itu pun telah melukai hati nurani rakyat.

"Ini sudah mendegradasikan kepercayaan publik sehingga banyaknya kasus korupsi yang terungkap juga menimbulkan krisis kepercayaan kepada penegak hukum," kata Sudding.

Sudding mengutip hasil jajak pendapat Kompas tanggal 16 Desember 2013 bahwa 83,1 persen responden menyatakan tidak puas dalam hal penegakan hukum. Menurut Sudding, publik kecewa ketika mantan Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan dan diduga menjadi bagian dari mafia peradilan dan jual beli perkara.

Hal lain yang disoroti Fraksi Partai Hanura di bidang penegakan hukum terkait dengan sikap tebang pilih kasus. Polri dan Kejaksan, kata Sudding, masih menyasar pelaku korupsi kelas teri. Kepolisian dan kejaksaan juga dianggap belum maksimal melakukan penindakan terhadap kasus korupsi di daerah.

Terhadap KPK, Sudding mengatakan, publik berharap KPK benar-benar independen dalam menangani kasus Century dan kasus Hambalang. "Dua kasus ini adalah bentuk perampokan uang negara secara sistematis dan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam lingkup kekuasaan legislatif maupun eksekutif," katanya.