Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Jokowi, SBY Singgung Banjir Lima Tahunan

Kompas.com - 27/12/2013, 15:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung masalah banjir lima tahunan ketika menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/12/2013).

"Kalau sudah bulan Desember, kita harus antisipasi banjir lima tahunan, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," kata Yudhoyono di Kantor Presiden.

Dia lantas menanyakan kabar Jokowi. "Pak Jokowi sehat?" ucap Yudhoyono kepada Jokowi yang kemudian dijawab, "Alhamdulillah" oleh Jokowi.

Pertemuan Yudhoyono dengan Jokowi ini berlangsung secara tertutup. Belum diketahui apa saja yang akan dibicarakan keduanya.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha hanya mengatakan bahwa pertemuan kali ini akan membahas beberapa hal.

"Beberapa hal ya," kata Julian.

Beberapa hari lalu, Yudhoyono juga mengadakan pertemuan di Kantor Presiden dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Prabowo, dalam pertemuan itu, mereka membicarakan situasi ekonomi politik menjelang Pemilu 2014. Prabowo menyebut Yudhoyono ingin turun panggung secara baik-baik.

Sementara itu, Yusril mengaku dimintai bantuan untuk mengatasi polemik Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang melarang ekspor mineral mentah mulai Januari 2014 nanti.

Yusril juga mengaku berdiskusi dengan Yudhoyono seputar rencana mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan membahas masalah rencana pemerintah untuk banding putusan PTUN yang membatalkan keputusan presiden mengenai pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com