Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Jusuf Kalla Cawapres Favorit

Kompas.com - 23/12/2013, 23:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jusuf Kalla dinilai menjadi tokoh yang difavoritkan menjadi calon wakil presiden periode 2014-2019. Penilaian ini berdasarkan hasil survei yang digelar Charta Politika pada periode November hingga Desember 2013.

"Masyarakat pemilih yang menjadi responden dalam survei tersebut memilih Jusuf Kalla saat survei dilakukan spontan atau tanpa pilihan jawaban," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Gedung Parlemen, Senin (23/12/2013).

Yunarto mengatakan, 14,8 persen responden menyebut nama Kalla ketika ditanya calon wakil presiden yang paling tepat mendampingi Aburizal Bakrie. Begitu pula saat ditanya calon presiden untuk Prabowo Subianto, ujar dia, 14,3 persen menyebut nama Kalla.

"Jusuf Kalla populer karena ada bias pengenalan, dia punya branding sebagai wakil presiden," ujar Yunarto. Politisi senior Partai Golkar itu juga dianggap berpengalaman dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah.

Bukan selalu Kalla

Namun, hasil survei berubah saat pertanyaan yang sama dikaitkan dengan Megawati Soekarnoputri dan Wiranto. Sebanyak 37,9 persen responden menjawab Joko Widodo tepat mendampingi Megawati, dan 21,9 persen responden menyatakan Hary Tanoesoedibjo sebagai tokoh pendamping Wiranto.

Charta Politika Indonesia melakukan survei ini pada 28 November hingga 6 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih acak.

Survei menggunakan rentang toleransi kesalahan 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Unit sampling primer survei (SPU) ini adalah desa, kelurahan, dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang pada tiap SPU. SPU berjumlah 120 desa atau kelurahan yang tersebar secara proporsional.

Charta Politika melakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebanyak 20 persen dari jumlah responden. Survei dinyatakan bersumber dari dana internal hasil keuntungan survei lain yang digarap Charta Politika. Nominal biayannya antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com