Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta dan Hidayat Tokoh PKS dengan Elektabilitas Tertinggi

Kompas.com - 22/12/2013, 17:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjadi dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi di partai tersebut. Hal tersebut merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh Pol-Tracking Institute.

Saat survei dilakukan Pol-Tracking Institute pada responden secara luas, elektabilitas Hidayat Nur Wahid mencapai 6,62 persen, dan Anis Matta 4,27 persen. Tokoh PKS lainnya adalah Ahmad Heryawan dengan elektabilitas 2,52 persen, Tifatul Sembiring 1,93 persen, dan Nur Mahmudi Ismail 0,99 persen.

Angka elektabilitas itu berubah saat survei hanya menyasar responden yang akan memilih PKS di Pemilihan Umum 2014 nanti. Posisi teratas ditempati Anis Matta dengan elektabilitas 27,12 persen, diikuti Hidayat dengan 22,03 persen, dan Tifatul Sembiring 5,08 persen. Tokoh PKS lainnya hanya memiliki elektabilitas di bawah 5 persen.

"Ini menunjukkan bahwa kader PKS mempunyai komposisi elektabilitas berbeda antara pemilih keseluruhan dan pemilih PKS," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking, Hanta Yuda, di Jakarta, Minggu (22/12/2013).

Sebagai informasi, survei ini dilakukan Pol-Tracking pada 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013 secara serempak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden yang dijadikan sampel mencapai 2.010 orang dengan usia minimal 17 tahun.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan kuisioner. Margin of error diklaim sebesar sekitar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun mengenai sumber dana untuk pembiayaan survei, Pol-Tracking mengklaim menggunakan dana internal. Jumlah dananya tidak disampaikan, tapi salah satunya berasal dari subsidi silang (profit) berbagai survei-survei daerah pemilihan (calon anggota legislatif) yang tidak dipublikasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com