Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Faktor Atut, PDI-P Yakin Bisa Menang di Banten

Kompas.com - 19/12/2013, 13:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Provinsi Banten berpeluang menjadi "rebutan" sejumlah partai politik setelah Gubernur Banten yang juga kader Partai Golkar Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini, Banten selalu menjadi basis suara Golkar.

PDI Perjuangan mengklaim bisa meraih kemenangan di Banten. Partai belambang banteng moncong putih ini menargetkan lima kursi dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Kami menargetkan dapat lima kursi di sana," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Kamis (19/12/2013).

Basarah menampik target tinggi partainya itu karena Atut didera persoalan hukum. Menurutnya, target itu adalah target realisitis PDI Perjuangan yang sudah ditetapkan sebelum Atut menjadi tersangka.

"Partai kami setelah kongres melakukan konsolidasi internal yang masif. Mesin partainya juga berjalan efektiif sehingga kami yakin mendapatkan perolehan kursi yang besar di Banten," kata Basarah.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Banten tidak akan tergesa-gesa mempersiapkan kader partainya, Rano Karno, yang kini menjadi Wakil Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut. PDI-P, kata Basarah, akan menunggu proses politik yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Basarah pun membantah adanya perpecahan PDI Perjuangan Banten dengan Rano Karno.

"Rano karno jadi cawagub Banten dengan keputusan resmi DPP partai. Sampai dengan hari ini, belum ada putusan DPP yang cabut dukungan terhadap Wagub Banten," kata Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com