Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Artinya Saya Masih Hidup kalau Diserang, Dihantam, Dicemooh, Dihina

Kompas.com - 18/12/2013, 22:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bisa menerima kritikan, kecaman, cemoohan, hingga hujatan yang diarahkan kepadanya selama sembilan tahun memimpin Indonesia. Ia pun berbagai resep bagaimana bisa seperti itu.

"Kalau saya ditanya resepnya apa, mungkin tidak ada resep yang ajaib. Mungkin berlaku bagi saya, mungkin belum tentu berlaku bagi bapak dan ibu sekalian," kata Presiden saat perayaan HUT LKBN Antara ke-76 di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Presiden mengatakan, ketika membaca berita yang menyerang di media cetak, elektronik, ataupun di media sosial, dia selalu berpikir bahwa hal itu takdir dan nasib yang harus diterima sebagai Presiden.

"Ada falsafah, tidak ada orang yang menyepak anjing mati. Jadi, kalau saya disepak, berarti saya masih hidup," kata Presiden.

Presiden mengaku selalu berpikir jika tidak mau diserang atau dikecam, maka lebih baik tidak usah berbicara apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Sebagai manusia, kata dia, tidak mungkin berlaku seperti itu.

"Artinya saya masih hidup kalau diserang, dihantam, dicemooh, dihina. Itulah yang mengontrol saya, hati saya, pikiran saya. Omong kosong kalau di antara saudara diserang, dihantam, terus tidak merasa. Mesti ada-lah. Tapi kalau saya pikir-pikir, saya memang Presiden dan pemimpin, saya jadi pusat segalanya, jadi tembakan kiri-kanan-atas-bawah. Bertahun-tahun itu saya rasakan, it's fine," kata Presiden.

Hanya, Presiden mengaku tidak bisa menerima difitnah. Tidak melakukan atau berbicara apa-apa, kata dia, kemudian diserang selama berminggu-minggu. Untuk itu, ia berharap Indonesia jangan dijadikan "lautan fitnah", tetapi "lautan kebenaran".

"Janganlah kita berikan toleransi kalau itu berupa fitnah karena fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan," pungkas Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com