KPU Akui Keterbatasan Sumber Daya untuk Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Kompas.com - 13/12/2013, 11:04 WIB

Deytri Robekka Aritonang

Penulis

Lihat Foto

Ilustrasi: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang berkoordinasi dengan TNI, Polri, Panwaslu, KPUD, dan Dinas Perijinan melakukan penertiban alat peraga kampanye Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Mantrijeron, Yogyakarta, Kamis (15/1/2009). (Kompas/Wawan H Prabowo)

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, saat berdiskusi di Newsroom Kompas.com, Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengakui, lembaganya memiliki sumber daya terbatas baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. Ia mengatakan, pemerintah daerah juga seharusnya berperan untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

"Biaya untuk menertibkan peraga kampanye itu ada di kepala daerah, tidak ada di KPU. Kami terbatas sumber daya," ujar Husni, dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas.com, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Ia mengatakan, untuk menertibkan alat peraga kampanye diperlukan kesadaran pemerintah daerah dengan menerapkan pengaturan yang efektif. Pasalnya, kata dia, kepala daerah adalah otoritas yang paling berwenang terhadap daerahnya.

KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, saat berdiskusi di Newsroom Kompas.com, Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

"Kepala daerah yang mengatur daerahnya. Kalau kesadaran pemda tidak ada, pengaturan (tata cara kampanye) tidak akan efektif," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Husni mengungkapkan, dalam beberapa kali evaluasinya dengan kepala daerah, bupati/wali kota setempat sering menyatakan telah mencopot alat peraga kampanye pemilu yang dinilai melanggar peraturan KPU.

"Tapi katanya, besoknya sudah ada lagi itu baliho," ujar Husni.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengatakan, penertiban alat peraga kampanye merupakan tanggung jawab KPU dan pemda setempat. Menurutnya, Bawaslu hany berwenang menilai apakah suatu alat peraga melanggar atau tidak.

"Jika melanggar, kami akan merekomendasikannya kepada KPU. Nanti, KPU yang akan meneruskan ke pemda, meminta pemda menertibkan," ujar Muhammad.

Dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Kampanye Pemilu Legislatif 2014, KPU melarang calon aggota legislatif (caleg) memasang baliho dan billboard. Namun, KPU mengizinkan caleg memasang spanduk berdasarkan zonasi yang pengaturannya ditetapkan pemda.

Dia berharap, meski merupakan representasi partai politik, kepala daerah tidak mengobral zonasi pemasangan spanduk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.